Sumbawa, oposisinews86.com, (17 September 2026),— Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Roni Pasarani, S.AP., meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengamankan dan memperjelas status empat unit combine harvester yang merupakan bagian dari program Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).
Permintaan itu disampaikan Roni menyusul adanya dugaan pengalihan alat melalui skema hibah yang berpotensi disertai transaksi. Ia meminta Dinas Pertanian memastikan keempat unit tersebut tetap dikelola sesuai ketentuan dan tidak berpindah menjadi milik pihak tertentu.
“Kalau ada dugaan jual beli, harus diperiksa. Jangan sampai alat pemerintah dialihkan kepada pihak tertentu dengan cara yang tidak sesuai ketentuan,” kata Roni, Kamis (17/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Empat unit combine harvester tersebut terdiri atas dua unit bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dua unit bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian.
Menurut Roni, Dinas Pertanian perlu memeriksa dokumen bantuan, berita acara serah terima, status kepemilikan, serta pencatatan aset keempat unit tersebut.
Ia merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2020 tentang Brigade Alat dan Mesin Pertanian. Menurut dia, Brigade Alsintan memiliki mekanisme pengelolaan yang berbeda dengan bantuan alsintan yang diberikan untuk dimiliki kelompok tani.
“Status barang dan pengelolaannya harus jelas. Pemerintah daerah juga harus memastikan pencatatan asetnya tertib dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Roni mengatakan keberadaan combine harvester Brigade tidak semestinya hanya memberikan manfaat kepada kelompok tertentu. Alat tersebut, menurut dia, harus menjadi sarana pelayanan bagi petani secara luas.
“Brigade itu orientasinya pelayanan. Jangan sampai alat pemerintah hanya berputar di kelompok tertentu, sementara petani lainnya kesulitan mendapatkan layanan panen,” kata Roni.
Ia mendorong Dinas Pertanian membangun sistem pengelolaan yang transparan, mulai dari penunjukan operator, jadwal pelayanan, tarif jasa, hingga pencatatan penerimaan dan biaya operasional serta perawatan.
Roni juga meminta informasi mengenai dugaan transaksi jual beli combine harvester diverifikasi.
“Kalau memang ada transaksi, harus ditelusuri dan dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai fasilitas pemerintah berpindah tangan tanpa dasar yang jelas,” ujarnya.
Roni meminta Pemkab Sumbawa memastikan empat unit combine harvester tersebut aman sampai status dan pengelolaannya benar-benar jelas.
“Amankan alatnya, perjelas status asetnya, dan pastikan manfaatnya kembali kepada petani Sumbawa,” kata Roni. (Red)
