Geger di Lobi Polresta Barelang, Ketua IPJI Kepri Desak Dugaan Bos Rokok Ilegal Berinisial Willi Diusut: Jangan Hanya Wartawan yang Diproses!

alba

- Redaksi

Senin, 16 November 2026 - 17:18 WIB

5048 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batam| Oposisi News 86 – Suasana lobi Polresta Barelang mendadak menjadi pusat perhatian setelah puluhan wartawan yang tergabung dalam Gabungan Perlawanan Wartawan Kota Batam mendatangi markas kepolisian, Senin (16/11/2026).

Ketua IPJI Kepri

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kedatangan mereka bukan sekadar bentuk solidaritas atas penangkapan seorang wartawan berinisial H, melainkan juga menyuarakan tuntutan agar penegakan hukum terhadap dugaan peredaran rokok ilegal di Kota Batam dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Di tengah aksi tersebut, Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepulauan Riau menyuarakan desakan keras agar aparat penegak hukum turut memeriksa dan mengusut Willi, sosok yang disebut dalam tuntutan para wartawan berkaitan dengan dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Mengapa seorang wartawan yang disebut ditangkap setelah menerbitkan pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok ilegal justru harus berhadapan dengan proses hukum, sementara dugaan aktivitas perdagangan rokok tanpa pita cukai yang menjadi pokok pemberitaan juga dituntut untuk diperiksa?.

Berikut Perkataan Ketua IPJI KEPRI 

Para wartawan menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada penanganan terhadap wartawan H. Jika memang terdapat dugaan pelanggaran di bidang cukai, aparat harus menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk jalur distribusi, sumber barang, pihak yang memasok, jaringan penjualan, hingga pihak yang memperoleh keuntungan.

Seruan “Tangkap Willi!” yang disampaikan Ketua IPJI Kepri menjadi salah satu suara paling keras dalam aksi tersebut. Namun, tuntutan itu harus diterjemahkan melalui pemeriksaan dan penyelidikan berdasarkan bukti, bukan melalui penghakiman di ruang publik. Prinsip yang sama juga harus berlaku terhadap wartawan H: tidak boleh ada pihak yang dianggap bersalah sebelum proses hukum membuktikannya.

Baca Juga :  Polresta Barelang Berantas Judi Sabung Ayam Dan Dadu Goncang Di Sei Beduk.

Di sinilah letak persoalan yang patut mendapat perhatian serius. Penegakan hukum tidak boleh terkesan hanya bergerak terhadap pihak yang paling mudah dijangkau, sementara dugaan pelanggaran yang menjadi latar belakang suatu pemberitaan tidak mendapatkan pemeriksaan yang setara.

Jika ada dugaan peredaran rokok ilegal, penelusuran harus dilakukan secara profesional, termasuk memeriksa dokumen cukai, asal barang, jalur pemasukan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peredarannya.

Rokok tanpa pita cukai bukan persoalan kecil. Peredaran barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan dapat mengganggu penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta merugikan pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya secara resmi.

Pada akhirnya, dampaknya bukan hanya dirasakan negara melalui potensi hilangnya penerimaan, tetapi juga masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, aparat penegak hukum dan instansi yang memiliki kewenangan di bidang kepabeanan dan cukai tidak boleh membiarkan persoalan ini berhenti pada saling lapor. Penelusuran terhadap dugaan peredaran rokok merek Manchester harus dilakukan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila ditemukan unsur pelanggaran, siapa pun pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Di sisi lain, penanganan terhadap wartawan H juga harus dilakukan secara terbuka dengan menjelaskan dasar penangkapan, dugaan tindak pidana yang disangkakan, serta alat bukti yang menjadi landasan tindakan kepolisian. Apabila perkara tersebut berkaitan langsung dengan produk jurnalistik, ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers, harus menjadi perhatian sesuai karakter persoalan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga :  Polresta Barelang Amankan 191 Unit Sepeda Motor Yang Memakai Knalpot Brong.

Kritik terhadap pemberitaan tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai alasan untuk membungkam kerja jurnalistik. Sebaliknya, kebebasan pers juga bukan kekebalan hukum. Wartawan tetap wajib bekerja berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta memberikan ruang konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

Kini, publik menunggu langkah konkret Polresta Barelang dan instansi terkait. Apakah dugaan peredaran rokok ilegal yang menjadi latar belakang polemik ini akan ditelusuri sampai ke sumber dan jaringan distribusinya? Apakah seluruh pihak yang disebut dalam tuntutan aksi akan diperiksa secara objektif berdasarkan bukti? Dan apakah penanganan terhadap wartawan H akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan sekadar pernyataan normatif. Publik membutuhkan tindakan nyata, bukan penegakan hukum yang hanya terlihat tegas terhadap satu pihak, tetapi tidak memberikan kejelasan terhadap dugaan pelanggaran lainnya.

Aksi solidaritas di lobi Polresta Barelang seharusnya menjadi momentum bagi aparat untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar berdiri di atas prinsip keadilan.

Jangan sampai perkara ini meninggalkan kesan bahwa keberanian mengangkat dugaan pelanggaran justru menjadi persoalan yang lebih cepat ditangani dibandingkan dugaan pelanggaran yang sedang dipersoalkan.

Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan tekanan. Pers harus dilindungi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, tetapi setiap dugaan pelanggaran tetap wajib diuji secara objektif. Jika negara ingin menjaga kepercayaan masyarakat, seluruh pihak harus diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa pengecualian dan tanpa tebang pilih. [ALBAB]

Berita Terkait

Polresta Barelang Ungkap 11 Kasus Narkotika Periode November 2026, 15 Tersangka Diamankan dan 26 Ribu Jiwa Terselamatkan
ISMAIL: GERINDRA BUTUH KADER SENDIRI! KDM DINILAI LAYAK JADI WAPRES DAN PENERUS ESTAFET KEPEMIMPINAN PRABOWO
Klarifikasi Tegas: Ketua IPJI Kepri Ismail Ratusimbangan Tidak Sebarkan Hoax, Sorotnusantaranews Dinilai Salah Tafsir
Dugaan Pemberitaan Dijadikan Alat Tekanan terhadap Pengusaha di Batam, Integritas Pimpinan Redaksi Dipertanyakan: Pers Bukan Instrumen Pemerasan
BULAN DAN BINTANG
Tambang Pasir Diduga Ilegal di Teluk Mata Ikan Disorot, Kerusakan Lingkungan dan Keselamatan Warga Dipertaruhkan
Penyadapan Ilegal Sasar Presiden! Ismail: Bongkar Tuntas, Jangan ada yang kebal Hukum.
SKANDAL DUGAAN TAMBANG PASIR LAUT DI KARIMUN! ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.: APH DAN MINTA APH BESERTA KEMENTERIAN ESDM JANGAN TUTUP MATA

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:25 WIB

Polresta Barelang Ungkap 11 Kasus Narkotika Periode November 2026, 15 Tersangka Diamankan dan 26 Ribu Jiwa Terselamatkan

Senin, 16 November 2026 - 17:18 WIB

Geger di Lobi Polresta Barelang, Ketua IPJI Kepri Desak Dugaan Bos Rokok Ilegal Berinisial Willi Diusut: Jangan Hanya Wartawan yang Diproses!

Jumat, 13 November 2026 - 15:23 WIB

Klarifikasi Tegas: Ketua IPJI Kepri Ismail Ratusimbangan Tidak Sebarkan Hoax, Sorotnusantaranews Dinilai Salah Tafsir

Rabu, 11 November 2026 - 19:47 WIB

Dugaan Pemberitaan Dijadikan Alat Tekanan terhadap Pengusaha di Batam, Integritas Pimpinan Redaksi Dipertanyakan: Pers Bukan Instrumen Pemerasan

Senin, 9 November 2026 - 13:53 WIB

BULAN DAN BINTANG

Minggu, 8 November 2026 - 17:57 WIB

Tambang Pasir Diduga Ilegal di Teluk Mata Ikan Disorot, Kerusakan Lingkungan dan Keselamatan Warga Dipertaruhkan

Rabu, 4 November 2026 - 06:06 WIB

Penyadapan Ilegal Sasar Presiden! Ismail: Bongkar Tuntas, Jangan ada yang kebal Hukum.

Kamis, 29 Oktober 2026 - 12:12 WIB

SKANDAL DUGAAN TAMBANG PASIR LAUT DI KARIMUN! ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.: APH DAN MINTA APH BESERTA KEMENTERIAN ESDM JANGAN TUTUP MATA

Berita Terbaru