Batam|Oposisi News 86 – Wacana mengenai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mulai menjadi perhatian publik.
Di tengah berbagai spekulasi politik, muncul pandangan bahwa Partai Gerindra perlu memprioritaskan kader internal sebagai calon pendamping Presiden Prabowo Subianto demi menjaga kesinambungan kekuasaan sekaligus memperkuat regenerasi kepemimpinan partai.
Salah satu kader senior Partai Gerindra Kota Batam, Ismail Ratusimbangan, menilai bahwa apabila ingin menjaga keberlangsungan pemerintahan dan memperkuat posisi politik Gerindra dalam jangka panjang, Prabowo sebaiknya mempertimbangkan kader sendiri untuk mengisi posisi Wakil Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ismail, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut pengisian jabatan, tetapi juga berkaitan dengan strategi politik dan masa depan Partai Gerindra.
“Kalau kita berbicara tentang kader, maka kita harus berpikir jauh ke depan. Jangan hanya melihat kepentingan pemerintahan hari ini, tetapi juga bagaimana membangun kesinambungan kepemimpinan dan menyiapkan regenerasi di tubuh partai,” tegasnya.
Ia menilai, dengan sisa masa pemerintahan periode pertama yang sekitar tiga tahun, Gerindra harus mulai memikirkan strategi menghadapi Pilpres berikutnya.
Terlebih, apabila Prabowo berkeinginan melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua, konsolidasi internal dan penguatan figur potensial menjadi agenda penting.
Dalam pandangannya, nama KDM (Dedi Mulyadi) merupakan salah satu figur yang patut diperhitungkan. Ismail menilai KDM memiliki daya tarik politik dan elektabilitas yang kuat, sehingga berpotensi menjadi modal strategis bagi Gerindra dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.
“Kalau KDM dipercaya menjadi Wakil Presiden, tentu ini bisa menjadi kekuatan politik tersendiri. Popularitas dan kedekatannya dengan masyarakat dapat menjadi nilai tambah bagi pemerintahan Prabowo, termasuk dalam membantu mengawal serta menyukseskan program-program prioritas nasional,” ujarnya.
Ismail juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari terlaksananya program kerja, tetapi juga dari kemampuan partai dalam menyiapkan figur penerus.
Menurut Ismail, Gerindra tidak boleh terlena dengan kekuasaan yang sedang dimiliki, sementara persaingan politik ke depan semakin terbuka.
Ia bahkan menyinggung perjalanan politik Joko Widodo yang berawal dari Wali Kota, kemudian menjadi Gubernur, hingga akhirnya menduduki kursi Presiden.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa jabatan kepala daerah bukan penghalang bagi seorang tokoh untuk membangun kekuatan politik hingga tingkat nasional.
Di sisi lain, Ismail turut menyoroti kemungkinan Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden. Ia menilai Dasco merupakan salah satu figur strategis Gerindra yang memiliki peran penting dalam menjaga soliditas dan memperkuat posisi partai di parlemen.
“Dasco adalah salah satu benteng politik Gerindra di DPR RI. Kemampuannya membangun komunikasi lintas fraksi dan menjaga kekuatan politik di parlemen merupakan aset penting yang tidak bisa diabaikan. Jika beliau ditarik ke pemerintahan, tentu harus dipikirkan siapa yang mampu mengisi peran strategis tersebut,” ungkapnya.
Lebih jauh, Ismail menegaskan bahwa persoalan regenerasi kepemimpinan merupakan tantangan besar bagi Gerindra.
Jika Prabowo mampu memimpin hingga dua periode, partai harus sudah memiliki figur penerus yang kuat, dikenal luas, dan memiliki daya saing untuk menghadapi partai-partai politik lainnya.
“Jangan sampai Gerindra kuat ketika Prabowo memimpin, tetapi justru kesulitan menyiapkan penerus setelah beliau. Kekuasaan harus dibarengi regenerasi. Partai besar tidak boleh bergantung pada satu figur saja,” pungkas Ismail.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa perebutan posisi strategis dalam pemerintahan bukan sekadar persoalan siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden.
Lebih dari itu, keputusan politik tersebut berpotensi menentukan arah regenerasi, kekuatan elektoral, dan masa depan Partai Gerindra dalam kontestasi politik nasional. (ALBAB)
