Batam| Oposisi News 86 – Peredaran rokok ilegal merek Lenox di wilayah Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Kota Batam, kembali menjadi sorotan. Produk hasil tembakau yang diduga tidak dilengkapi pita cukai sesuai ketentuan tersebut disebut semakin mudah ditemukan di sejumlah warung kelontong, kios, hingga pasar tradisional.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang diduga berada di belakang peredarannya.
Persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas aktivitas perdagangan rokok biasa. Jika benar produk tersebut diedarkan tanpa memenuhi kewajiban cukai, maka terdapat persoalan hukum yang menyangkut penerimaan negara, persaingan usaha, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Negara tidak boleh kehilangan potensi penerimaan hanya karena pengawasan di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan, peredaran rokok merek Lenox tidak hanya menjangkau kawasan Batam yang berstatus Free Trade Zone (FTZ), tetapi juga diduga memasuki wilayah lain di Kepulauan Riau, termasuk Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang yang berada di luar kawasan perdagangan bebas Batam.
Jika informasi tersebut benar, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai dapat bergerak dari kawasan Batam menuju wilayah non-FTZ?
Siapa yang mengatur pengiriman, siapa yang menerima barang, dan melalui jalur distribusi mana produk tersebut masuk ke pasar?
Dugaan penggunaan pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus juga perlu mendapat perhatian serius. Namun, informasi mengenai jalur tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan, penelusuran distribusi, serta pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui aktivitas pengiriman barang.
Sorotan lain muncul dari informasi masyarakat mengenai dugaan adanya oknum yang mengaku atau berprofesi sebagai wartawan yang disebut-sebut memberikan perlindungan terhadap aktivitas distribusi rokok tersebut. Informasi ini perlu ditelusuri secara objektif.
Profesi wartawan tidak memberikan kekebalan hukum kepada siapa pun, terlebih jika terdapat dugaan keterlibatan dalam kegiatan perdagangan barang ilegal.
Meski demikian, dugaan keterlibatan oknum wartawan maupun pihak lain tidak dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum ditemukan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aparat penegak hukum perlu memeriksa apakah benar terdapat pihak yang menggunakan identitas atau profesi tertentu untuk menghalangi pengawasan, memengaruhi proses penindakan, atau melindungi mata rantai distribusi.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Minggu (8/11/2026), menyampaikan bahwa rokok merek tersebut disebut semakin mudah ditemukan di sejumlah titik penjualan.
“Kalau memang peredarannya semakin luas, tentu harus ditelusuri dari mana barang itu masuk, siapa pemasoknya, dan bagaimana distribusinya bisa berjalan. Jangan hanya pedagang kecil yang diperiksa, sementara pemasok dan pihak yang diduga mengendalikan jaringan tidak pernah disentuh,” ujarnya.
Pernyataan warga tersebut menjadi salah satu masukan yang perlu diverifikasi. Penegakan hukum semestinya tidak berhenti pada pengecer yang berada di ujung rantai perdagangan. Jika ditemukan pelanggaran, penyelidikan harus menjangkau sumber pasokan, tempat penyimpanan, pengangkut, distributor, hingga pihak yang terbukti mengendalikan kegiatan tersebut.
Bea Cukai Batam sebagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang kepabeanan dan cukai perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah pengawasan terhadap peredaran hasil tembakau di kawasan kerjanya.
Publik berhak mengetahui bagaimana pengawasan terhadap barang yang keluar dari kawasan FTZ dilakukan, termasuk mekanisme pemeriksaan terhadap barang yang diduga masuk ke wilayah non-FTZ.
Kawasan perdagangan bebas bukan berarti seluruh barang dapat diperjualbelikan atau dikeluarkan tanpa ketentuan. Status FTZ memiliki batas wilayah, aturan pemasukan dan pengeluaran barang, serta ketentuan perpajakan dan cukai yang tetap harus dipatuhi.
Karena itu, apabila rokok yang tidak memenuhi ketentuan beredar hingga ke luar kawasan FTZ, persoalan tersebut patut ditelusuri secara menyeluruh.
Secara hukum, peredaran rokok tanpa pita cukai dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah, terakhir antara lain melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Pasal 54 UU Cukai mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana diwajibkan.
Ancaman pidananya berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta/atau denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Sementara itu, Pasal 56 mengatur perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang tersebut.
Ancaman pidananya berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Adapun Pasal 55 mengatur sejumlah tindak pidana terkait pemalsuan, penggunaan, atau peredaran pita cukai palsu maupun yang tidak sesuai ketentuan. Penerapan pasal harus disesuaikan dengan bentuk perbuatan dan hasil pembuktian penyidik.
Dampak peredaran rokok ilegal tidak hanya menyangkut pelanggaran administrasi atau pidana cukai. Negara berpotensi kehilangan penerimaan, pelaku usaha yang patuh menghadapi persaingan tidak sehat, dan masyarakat dapat kesulitan memperoleh kepastian mengenai asal-usul serta pemenuhan standar produk yang beredar.
Karena itu, aparat penegak hukum, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta instansi terkait diminta tidak menunggu persoalan ini semakin meluas. Pemeriksaan terhadap tempat penyimpanan, jalur pengangkutan, dokumen distribusi, pemasok, dan jaringan penjualan perlu dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing.
Jika ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat maupun pihak yang mengatasnamakan profesi wartawan untuk melindungi perdagangan ilegal, dugaan tersebut juga harus diperiksa secara transparan.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa berdasarkan jabatan, profesi, maupun kedekatan dengan pihak tertentu.
Publik tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa pengawasan telah dilakukan. Yang dibutuhkan adalah langkah konkret, hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Jangan sampai pedagang kecil menjadi pihak yang paling mudah dijangkau, sementara mata rantai distribusi yang lebih besar justru luput dari pemeriksaan.
Hingga berita ini disusun, Bea Cukai Batam belum berhasil dimintai keterangan terkait dugaan meluasnya peredaran rokok merek Lenox tersebut.
Konfirmasi kepada pihak yang disebut dalam informasi masyarakat, termasuk pihak yang diduga terlibat dalam distribusi, masih diperlukan agar pemberitaan berimbang.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Bea Cukai Batam, aparat penegak hukum, distributor, maupun pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Pertanyaan yang kini menunggu jawaban bukan sekadar mengapa rokok Lenox mudah ditemukan di pasaran, melainkan siapa pemasoknya, bagaimana jalur distribusinya, apakah kewajiban cukainya dipenuhi, dan apakah benar terdapat pihak yang memberikan perlindungan terhadap peredarannya.
Semua itu harus dijawab melalui pemeriksaan dan penegakan hukum, bukan dibiarkan menjadi dugaan yang terus berkembang di tengah masyarakat. [ALBAB]
