Mataram|NTB, oposisinews86.com, (19 Juni 2026),– Dugaan rekayasa dan aliran gelap dari praktik penerbitan Deportasi fiktif di Imigrasi Kelas 1 Mataram, kini sampai ke meja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Iya, kami sudah layangkan laporan resmi ke KPK. Komisi anti rasuah itu, harus segera melakukan penyelidikan dugaan penerbitan dokumen Deportasi fiktif serta pengutan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA),”kata, Cahyo Karyadi Prabowo, melalui kuasa hukumnya, Hamonangan Saragih, dalam siaran persnya yang diterima, Jum’at (19/6).
Hamonangan adalah sekaligus tim pengacara Lembaga Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer (LBH STHM) Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laporan itu dilayangkan kepada KPK, guna mengusut dugaan korupsi, gratifikasi dan pungli dari penerbitan dokumen Deportasi fiktif serta izin tinggal bagi WNA, yang mengurus dokumen di jajaran Imigrasi TPI Kelas 1 Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Hamonangan dalam laporannya juga menyentil, pengungkapan KPK terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dirjen serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) terkait dugaan korupsi izin tinggal WNA. Lokasi motif koruptif itu diduga terjadi bahkan lebih luas menyasaran dugaan pemalsuan dokumen Deportasi fiktif, bagi WNA yang sudah jelas melanggar atoritas keimigrasian di NTB.
Kasus dugaan Deportasi Fiktif, iya contohkan, terjadi pada kasus Deportasi WNA Australian, Nichole Ann Janning. Warga negara Sedney, ibu kota Australia itu, dilaporkan telah di deportasi pada 23 November 2025 lalu.
Namun, data perlintasan di Bandara International Ngurah Rai, Denpasar Bali, Nichole terlihat tiba dan masuk di Bandara itu pada, 13 Desember 2025 atau kurang dari dua minggu pasca di deportasi.
Padahal, data dari Direktorat pengawasan Dirjen Imigrasi Kementerian IMIPAS, menunjukkan status WNA Australia ini telah resmi di deportasi. Tapi, data perlintasan dan fakta hingga kini WNA tersebut bebas berkeliaran di Sumbawa Barat dan NTB.
*Imigrasi Institusi Paling Tertutup*
Dari investigasi media dari berbagai sumber, otoritas Imigrasi TPI kelas I Mataram, merupakan instansi yang paling tertutup. Wartawan yang berusaha mengkonfurmasi atau mengklarifikasi soal status dokumen deprotasi WNA saja, tidak diberikan akses.
Jubir Imigrasi setempat, Gunawan, bahkan mentah mentah menolak konfirmasi wartawan. Tidak hanya itu, ia menolak di foto atau memberikan keterangan apapun. Informasi yang dibutuhkan wartawan mengenai tugas dan fungsinya, justru dibuat tidak pasti dan sumir.
Selain ke KPK, LBH Militer sekaligus kuasa hukum, Cahyo Karyadi Prabowo juga melaporkan dugaan skandal Deportasi fiktif Imigrasi Mataram tersebut, ke Komisi III DPR RI. Serta Inspektorat Jenderal IMIPAS.
DPR RI diharapkan merespons skandal yang kerap menjadi praktik gelap oknum pejabat atau otoritas Imigrasi di NTB dan Indonesia. LBH bahkan meminta DPR RI dan KPK membuka ruang pengaduan khusus mengenai penyimpangan dan korupsi jajaran Imigrasi nasional. (Fr)
