Dr. (C) Jamaluddin,S.Sos,M.Pd. Plt.Sekda Aceh. (Foto,Doc,Rasyidin/SR).
ACEH UTARA — Di tengah sisa-sisa dampak banjir yang belum sepenuhnya pulih, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali mengumumkan kabar baik: perekonomian daerah disebut tetap berada di jalur aman. Hingga akhir Januari 2026, tekanan inflasi diklaim terkendali dan harga kebutuhan pokok relatif stabil.
Pernyataan optimistis itu disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dr. (C) Jamaluddin, S.Sos., M.Pd., usai mengikuti agenda nasional pengendalian inflasi yang digelar pemerintah pusat secara virtual, Selasa, 27 Januari 2026, dari kantor Setdakab Aceh Utara.
Jamaluddin mengatakan, hasil pemantauan harga di pasar-pasar tradisional belum menunjukkan gejolak berarti. Pemerintah daerah menilai distribusi logistik mulai pulih setelah sempat terganggu akibat banjir yang merendam sejumlah kecamatan.
“Distribusi barang kembali berjalan normal. Pasokan mencukupi dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai bergerak stabil,” ujar Jamaluddin.
Ia merujuk data Indeks Perkembangan Harga (IPH) pekan terakhir Januari 2026 yang, menurut pemerintah, mencerminkan tekanan inflasi rendah. Salah satu komoditas yang disebut memberi sinyal positif adalah cabai merah keriting, yang sebelumnya sempat melonjak akibat terputusnya akses distribusi saat banjir.
Meski demikian, klaim stabilitas ekonomi itu datang bersamaan dengan proses pemulihan yang masih berlangsung di lapangan. Sejumlah warga terdampak banjir masih berupaya memulihkan aktivitas usaha dan sumber penghidupan mereka.
Pemerintah daerah menyatakan tidak ingin berhenti pada pengendalian harga jangka pendek. Jamaluddin menegaskan Pemkab Aceh Utara tengah menyiapkan langkah pemulihan ekonomi berkelanjutan dengan mendorong kembali sektor-sektor produktif masyarakat.
“Kami mendorong pemanfaatan lahan yang relatif aman dari banjir, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, serta percepatan pemulihan UMKM agar pendapatan masyarakat bisa kembali meningkat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, terutama menjelang periode rawan inflasi seperti meugang dan hari besar keagamaan yang kerap memicu lonjakan harga.
“Stabilitas ekonomi harus terus dijaga agar masyarakat merasa aman memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Jamaluddin.
Pemerintah daerah memastikan pemantauan harga dan distribusi pangan akan terus dilakukan. Namun, efektivitas klaim stabilitas ekonomi itu pada akhirnya akan diuji oleh kondisi riil di pasar dan daya beli masyarakat pascabanjir. (SR)



































