Kuliah Umum Kolaboratif: Menakar Arah Baru Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Keanggotaan BRICS
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oposisinews86.com – DENPASAR | Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Warmadewa bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Menakar Arah Baru Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Keanggotaan BRICS” pada Selasa, 22 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Audiovisual 402 Lantai 4 FTP Universitas Warmadewa dan diikuti oleh sekitar 40 mahasiswa dari kedua institusi yang hadir secara luring. Acara ini menjadi ruang diskusi interaktif bagi mahasiswa dan dosen untuk mendalami arah baru politik luar negeri Indonesia dalam dinamika tatanan global yang kian multipolar.
Kuliah umum ini menghadirkan dua narasumber, yakni Sellita, S.Sos., M.A., dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie, serta I Putu Hadi Pradnyana, S.IP., M.Si., dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Warmadewa. Bertindak sebagai moderator adalah Ida Ayu Bulan Utami Arti, S.IP., M.Sos., dosen Ilmu Pemerintahan Unwar. Dengan latar belakang akademik yang relevan dan perspektif yang saling melengkapi, diskusi ini memperkaya pemahaman peserta terhadap dinamika kebijakan luar negeri Indonesia di tengah pergeseran geopolitik global.
Dalam paparannya, Sellita memaparkan secara komprehensif mengenai apa itu BRICS, mengapa Indonesia akhirnya memutuskan untuk bergabung, serta potensi keuntungan ekonomi dan politik yang bisa diraih. Ia menekankan bahwa BRICS bukan sekadar forum simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai alternatif tata ekonomi global yang selama ini didominasi Barat. Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS kini semakin memiliki legitimasi sebagai representasi negara-negara berkembang atau Global South dalam sistem internasional.
Sementara itu, I Putu Hadi Pradnyana menyampaikan materi yang lebih kritis dengan judul “Indonesia dan BRICS: Komitmen untuk Global South atau Strategic Hedging?” Dalam pemaparannya, ia mempertanyakan konsistensi arah kebijakan luar negeri Indonesia yang di satu sisi bergabung dengan BRICS namun di sisi lain tetap menjalin kesepakatan dagang bilateral dengan Amerika Serikat. Dengan merujuk pada teori soft balancing dan hedging strategy dalam studi hubungan internasional, ia menekankan pentingnya Indonesia untuk menegaskan kembali prinsip politik luar negeri yang “bebas dan aktif” secara lebih konkret, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Menurutnya, tanpa roadmap kebijakan yang jelas, Indonesia berisiko terjebak dalam diplomasi “dua kaki” yang tidak produktif secara strategis.
Diskusi berlangsung dinamis, dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dari mahasiswa yang mencakup isu ketergantungan terhadap China, kemungkinan BRICS menjurus ke kerja sama militer, hingga relevansi kebijakan bilateral dengan negara-negara non-BRICS. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis, tetapi juga diajak merefleksikan posisi Indonesia dalam struktur global yang terus berubah.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen kedua prodi untuk memperkuat kapasitas analisis mahasiswa dalam membaca isu-isu global dan regional dengan pendekatan akademik yang reflektif dan kritis. Di tengah meningkatnya kompleksitas dunia internasional, kemampuan untuk membaca arah dan konsistensi kebijakan luar negeri menjadi keterampilan penting bagi generasi muda, khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu politik dan pemerintahan.( ranuu / Humas Unwar)
