Gayo Lues| Oposisi News 86 – Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Thabrani, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa desa harus menjadi salah satu garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Kepala BNN Provinsi Aceh saat menyanyikan lagu Indonesia Raya disertai lagu wajib BNN, bertempat di Cafe Logon Hills Kampung Jawa Gayo Lues.
Menurutnya, perang melawan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari penguatan keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan ketahanan sosial di tingkat desa.
Penegasan tersebut disampaikan Dedy Thabrani dalam sambutannya pada kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Intervensi Sumber Daya Pembangunan Desa yang berlangsung di Cafe Logon A2 Hills, Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Rabu (18/11/2026).

Poto bersama dengan Kepala BNNK Provinsi Aceh, Rabu 18 – November – 2026 di Cafe Logon Hills Kampung Jawa Gayo Lues.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues, H. Irwansyah, S.Si., M.M., Kepala BNNK Gayo Lues, Fauzul Iman, S.T., M.Si., Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, drh. Ibnu Hafit, serta diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai desa.
Dalam sambutannya, Dedy menyampaikan bahwa persoalan narkotika bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan telah menjadi persoalan kemanusiaan, sosial, pembangunan, dan masa depan generasi bangsa.

30 Peserta dari berbagai Desa saat menyanyikan lagu Indonesia Raya disertai lagu wajib BNN.
Karena itu, upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tidak boleh hanya bergerak setelah muncul persoalan, tetapi harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Ia menilai desa mempunyai posisi strategis karena menjadi tempat keluarga menjalani kehidupan, anak-anak tumbuh, generasi muda membangun masa depan, serta nilai sosial dan budaya diwariskan.
Dengan demikian, pembangunan desa seharusnya tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakatnya menghadapi ancaman narkotika.
Menurut Dedy, desa yang kuat adalah desa yang memiliki keluarga tangguh, generasi muda produktif, lingkungan sosial sehat, serta masyarakat yang mempunyai pemahaman dan kepedulian terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
Melalui program fasilitasi sumber daya pembangunan desa, BNNP Aceh mendorong agar potensi dan sumber daya yang tersedia di desa dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan pencegahan narkotika.

30 Peserta dari berbagai Desa saat Fakus mendengarkan Paparan dari Narasumber bertempat di Cafe Logon Hills Kampung Jawa Gayo Lues.
Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan literasi masyarakat, penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan pemuda, peningkatan peran masyarakat, pengembangan kegiatan ekonomi produktif, serta penciptaan lingkungan desa yang aman dan sehat.
Dedy juga mengingatkan agar program P4GN tidak ditempatkan sebagai kegiatan tambahan yang hanya dilaksanakan ketika ada agenda atau kunjungan tertentu. Sebaliknya, pencegahan narkotika harus terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
Artinya, ketika pemerintah desa menyusun program pembangunan, aspek perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika harus menjadi salah satu pertimbangan. Begitu pula ketika desa mengalokasikan kegiatan pemberdayaan pemuda, harus tersedia ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kegiatan positif dan produktif.
Pesan penting lainnya yang disampaikan Kepala BNNP Aceh adalah perlunya evaluasi yang benar-benar mengukur manfaat program bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada pemeriksaan laporan administratif atau sekadar memastikan kegiatan telah terlaksana.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab melalui evaluasi tersebut, mulai dari apakah program benar-benar memberikan manfaat, apakah sumber daya yang telah diberikan tepat sasaran, apa yang sudah berhasil, apa yang belum tercapai, hingga langkah perbaikan yang harus dilakukan ke depan.
Dedy menginginkan agar forum evaluasi mampu menghasilkan rekomendasi konkret, terukur, dan dapat ditindaklanjuti. Menurutnya, keberhasilan program tidak seharusnya hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau dokumen pertanggungjawaban yang diselesaikan, tetapi harus terlihat dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat desa.
Ia bahkan mendorong agar desa-desa yang telah memiliki inovasi dan berhasil menggerakkan masyarakat, melibatkan generasi muda, serta membangun ketahanan sosial terhadap narkotika dapat dijadikan contoh bagi desa lainnya.
Praktik baik tersebut perlu didokumentasikan, dikembangkan, dan direplikasi agar upaya pencegahan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, program P4GN berbasis desa dapat berkembang menjadi gerakan masyarakat yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Dedy juga menekankan bahwa BNNP Aceh tidak mungkin bekerja sendiri menghadapi ancaman narkotika. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan sumber daya, pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat, sedangkan BNN menjalankan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan P4GN.
Selain itu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dunia pendidikan, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat harus mengambil bagian dalam membangun lingkungan yang mampu melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
Ia mengingatkan bahwa kolaborasi tidak boleh hanya terlihat ketika kegiatan seremonial berlangsung. Sinergi lintas sektor harus dibangun menjadi sistem kerja yang berkelanjutan, sehingga upaya pencegahan dapat berjalan secara konsisten dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa. Sebab, persoalan narkotika tidak bisa diselesaikan hanya dengan sosialisasi sesaat, spanduk imbauan, atau kegiatan yang ramai ketika dilaksanakan, tetapi kemudian kehilangan tindak lanjut setelah acara berakhir.
Tantangan sesungguhnya justru berada setelah kegiatan selesai. Apakah masyarakat mendapatkan pendampingan?
Apakah keluarga memiliki akses informasi dan pengetahuan yang memadai?
Apakah pemuda mempunyai kegiatan alternatif yang produktif?
Apakah pemerintah desa memasukkan upaya pencegahan narkotika dalam agenda pembangunan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui kerja nyata, bukan sebatas komitmen di atas kertas.
Karena itu, evaluasi pelaksanaan fasilitasi sumber daya pembangunan desa perlu menjadi momentum untuk mengukur efektivitas program sekaligus memastikan setiap sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan manfaat.
Transparansi, ketepatan sasaran, keberlanjutan kegiatan, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan oleh individu yang terjerat, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan keluarga, mengganggu pendidikan anak, melemahkan produktivitas masyarakat, serta menambah beban sosial dan ekonomi pemerintah.
Jika pencegahan tidak dilakukan secara serius dari tingkat desa, dampaknya dapat meluas dan mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dedy juga mengajak seluruh pihak mengoptimalkan kekuatan sosial, budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang dimiliki masyarakat Aceh sebagai modal dalam pelaksanaan P4GN.
Ia berharap desa dapat tumbuh menjadi lingkungan yang sehat, produktif, tangguh, serta bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Menutup sambutannya, Kepala BNNP Aceh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen mendukung pelaksanaan P4GN berbasis desa.

Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol DR.Edy Thabrani SIK,MSi saat membuka kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Intervensi Sumber Daya Pembangunan Desa bertempat di Cafe Logon Hills Kampung Jawa Gayo Lues.
Ia berharap kegiatan evaluasi tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen, memperbaiki pelaksanaan program, meningkatkan sinergi, dan menyusun langkah strategis untuk masa mendatang.
Dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim, Dedy Thabrani secara resmi membuka kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Sumber Daya Pembangunan Desa, Rabu (18/11/2026).
Pesan yang mengemuka dari kegiatan tersebut cukup jelas: keberhasilan perang melawan narkotika tidak boleh hanya diukur dari jumlah kegiatan, besarnya anggaran, atau banyaknya laporan yang diselesaikan. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa jauh masyarakat terlindungi, keluarga semakin kuat, dan generasi muda terselamatkan dari ancaman narkotika.
Kini, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui langkah nyata di lapangan. Pemerintah daerah, BNNK, pemerintah desa, dan seluruh unsur masyarakat memiliki tanggung jawab memastikan bahwa pembangunan desa bukan hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga membangun manusia dan lingkungan yang mampu menghadapi ancaman narkotika. [MK]

































