Hukum jangan Tajam Ke Pers Tumpul Ke Bisnis Ilegal 

alba

- Redaksi

Senin, 16 November 2026 - 20:36 WIB

5022 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batam| Oposisi News 86 – Polemik pemberitaan dugaan peredaran rokok ilegal di Kota Batam semakin memanas usai salah satu wartawan berinisial H dijebak dan ditangkap oleh petugas Unit Jatanras Polresta Barelang, Senin (16/11/2026).

Bukannya dugaan aktivitas bisnis yang merugikan negara menjadi prioritas penegakan hukum, seorang wartawan justru dilaporkan ke polisi setelah mengangkat pemberitaan terkait dugaan bisnis rokok ilegal yang dikaitkan dengan Willy Yanto alias Willy, pengusaha yang disebut-sebut berkaitan dengan salah satu merek rokok Manchester.

Situasi ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah aparat penegak hukum akan mengusut dugaan peredaran rokok ilegal, atau justru lebih sibuk memproses laporan terhadap wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial?

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan bermula ketika dua orang yang diduga merupakan perwakilan Willy menghubungi seseorang berinisial H untuk bertemu di kawasan Tiban pada malam hari.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya disebut memperkenalkan diri sebagai pemain baru dan bukan bagian dari Willy.

Namun, muncul kejanggalan ketika laporan polisi justru mencantumkan nama Willy Yanto alias Willy sebagai pihak pelapor.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana konstruksi dugaan pengancaman dapat dibangun apabila antara pelapor dan terlapor disebut tidak pernah memiliki hubungan komunikasi maupun interaksi secara langsung?

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah pernyataan Kasat Reskrim Polresta Barelang terkait kepemilikan rokok ilegal yang disebut sebagai milik masyarakat.

Pernyataan tersebut dinilai perlu diperjelas karena terdapat informasi mengenai dugaan adanya permintaan uang dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Bahkan, berdasarkan keterangan yang disampaikan, uang tersebut disebut diberikan oleh Andi, salah seorang yang ikut bertemu dengan H.

Baca Juga :  Lima Tersangka Kasus Blackout Batam-Bintan, Tanggung Jawab Manajemen PLN Batam Dipertanyakan

Di sinilah transparansi penyidikan dipertanyakan. Publik berhak mengetahui siapa sebenarnya pihak yang berkepentingan, siapa yang meminta uang, serta bagaimana keterkaitan masing-masing pihak dalam peristiwa tersebut.

Jacobus Silaban selaku kuasa hukum H turut membenarkan bahwa pasal yang disangkakan kepada kliennya berkaitan dengan dugaan pengancaman.

Hal ini semakin mempertegas pentingnya keterbukaan aparat dalam menjelaskan konstruksi perkara agar tidak menimbulkan persepsi berbeda antara keterangan kepada publik dan proses penyidikan.

ISMAIL: JANGAN SAMPAI HUKUM TAJAM KE WARTAWAN, TUMPUL KE PELAKU BISNIS ILEGAL

Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepulauan Riau, Ismail Ratusimbangan, menyampaikan keprihatinan sekaligus kritik keras atas perkembangan kasus tersebut.

Menurut Ismail, sangat ironis apabila wartawan yang memberitakan dugaan aktivitas ilegal justru berhadapan dengan proses hukum, sementara dugaan praktik bisnis yang berpotensi merugikan penerimaan negara belum mendapatkan penjelasan dan penanganan yang transparan.

“Jangan sampai hukum justru terlihat tajam terhadap wartawan, tetapi tumpul terhadap dugaan pelaku bisnis ilegal. Jika memang terdapat aktivitas peredaran rokok tanpa legalitas, seharusnya itu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jangan sampai fungsi kontrol sosial pers justru dipersempit melalui laporan pidana,” tegas Ismail.

Ia meminta Kapolresta Barelang dan jajaran penyidik bekerja secara profesional, objektif, serta transparan dalam menangani perkara tersebut.

Seluruh pihak yang disebut dalam rangkaian peristiwa harus diperiksa berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan tekanan ataupun kepentingan tertentu.

Ismail juga menyoroti berkembangnya informasi mengenai dugaan adanya tekanan dalam penanganan perkara serta kabar yang menyebut Willy diduga berkaitan dengan penyediaan dana.

Baca Juga :  Insiden PWI Batam Bergulir ke Hukum, SWB Ajukan Mediasi: "Hormati Proses, Mari Berdamai!"

Menurutnya, informasi tersebut harus diuji dan diklarifikasi secara serius oleh pihak berwenang, bukan dibiarkan berkembang menjadi spekulasi publik.

ALIANSI LSM ORMAS PEDULI KEPRI SIAP BAWA PERSOALAN KE DPRD DAN TURUN KE JALAN

Tidak berhenti pada kritik, Ismail menegaskan bahwa pihaknya bersama Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri telah melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Komisi II DPRD Kota Batam.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong pengawasan legislatif terhadap dugaan peredaran rokok ilegal serta meminta kejelasan penanganan persoalan yang kini turut menyeret wartawan ke ranah hukum.

Selanjutnya, Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri juga berencana menggelar aksi damai di Polresta Barelang dan Bea Cukai Batam.

Dalam aksi tersebut, mereka akan menyampaikan tuntutan agar aparat mengusut tuntas dugaan bisnis rokok ilegal yang dikaitkan dengan Willy Yanto alias Willy, memeriksa seluruh pihak yang berkaitan, serta menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum.

“Ini bukan sekadar persoalan seorang wartawan dilaporkan. Ini menyangkut keberanian aparat dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kami ingin tahu, mengapa wartawan yang memberitakan dugaan aktivitas ilegal justru dilaporkan, sementara dugaan bisnis yang merugikan negara harus terus dipertanyakan publik? Jangan ada pihak yang merasa kebal hukum di Batam,” tutup Ismail.

Kini publik menunggu keberanian dan transparansi Polresta Barelang serta Bea Cukai Batam.

Sebab, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada laporan yang paling cepat diproses, tetapi harus menjangkau setiap dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. [ALBAB]

Berita Terkait

Polresta Barelang Ungkap 11 Kasus Narkotika Periode November 2026, 15 Tersangka Diamankan dan 26 Ribu Jiwa Terselamatkan
Geger di Lobi Polresta Barelang, Ketua IPJI Kepri Desak Dugaan Bos Rokok Ilegal Berinisial Willi Diusut: Jangan Hanya Wartawan yang Diproses!
ISMAIL: GERINDRA BUTUH KADER SENDIRI! KDM DINILAI LAYAK JADI WAPRES DAN PENERUS ESTAFET KEPEMIMPINAN PRABOWO
Klarifikasi Tegas: Ketua IPJI Kepri Ismail Ratusimbangan Tidak Sebarkan Hoax, Sorotnusantaranews Dinilai Salah Tafsir
Dugaan Pemberitaan Dijadikan Alat Tekanan terhadap Pengusaha di Batam, Integritas Pimpinan Redaksi Dipertanyakan: Pers Bukan Instrumen Pemerasan
BULAN DAN BINTANG
Tambang Pasir Diduga Ilegal di Teluk Mata Ikan Disorot, Kerusakan Lingkungan dan Keselamatan Warga Dipertaruhkan
Penyadapan Ilegal Sasar Presiden! Ismail: Bongkar Tuntas, Jangan ada yang kebal Hukum.

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 15:57 WIB

Pegadaian Syariah dan Serikat Pekerja Bersama Rumah Zakat Gelar Khitanan Massal untuk 16 Anak di Banda Aceh

Senin, 13 April 2026 - 21:31 WIB

H. Mirwan Hadiri Undangan Gubernur dalam RUPS Bank Aceh Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 - 22:50 WIB

Disersi hingga Dugaan Jadi Tentara Bayaran, Bripda Muhammad Rio Dicopot dari Status Polisi

Rabu, 31 Desember 2025 - 17:36 WIB

Direktur PT Media Harian Daerah, Bapak Kifran, S.H., Berpulang ke Rahmatullah

Jumat, 14 November 2025 - 09:22 WIB

Nahkoda Baru Penanganan Sosial Aceh: Chaidir di Kursi Plt, Asa IPSM pada Kontinuitas

Sabtu, 1 November 2025 - 17:24 WIB

Dari Solo Ke Tanah Rencong: Menyambut Pimpinan PWI Dengan Peusijuk Menuntut Kebenaran Jurnalistik.

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 17:49 WIB

Selamat & Sukses

Sabtu, 13 September 2025 - 13:17 WIB

Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah Resmi Sandang Pangkat Irjen

Berita Terbaru

BATAM KEPRI

Hukum jangan Tajam Ke Pers Tumpul Ke Bisnis Ilegal 

Senin, 16 Nov 2026 - 20:36 WIB