Penunjukan Chaidir sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh menandai babak baru. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) menilainya sebagai langkah strategis di tengah kompleksitas masalah sosial yang butuh penanganan arsitektural.
BANDA ACEH – Kursi pimpinan Dinas Sosial Aceh kini memiliki nakhoda baru. Chaidir, yang sebelumnya menjabat Sekretaris di dinas tersebut, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas. Penunjukan ini didasarkan pada Surat Perintah Nomor PEG.821.22/132/2025, yang diteken Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, pada Kamis (13/11/2025).
Langkah ini segera mendapat respons positif dari para pemangku kepentingan di sektor kesejahteraan sosial. Ketua Umum Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Aceh, Dr. Safwan Nurdin, SE., M.Si, secara terbuka mengapresiasi keputusan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi Safwan, ini bukan sekadar pergantian administratif. Penunjukan Chaidir dinilai sebagai pilihan “tepat” yang didasarkan pada rekam jejak dan pemahaman mendalam terhadap arsitektur sosial di Tanah Rencong.
Arsitektur Pelayanan yang Teruji.
Dalam keterangannya di Banda Aceh, Jumat (14/11/2025), Safwan Nurdin memetakan alasan optimismenya. Chaidir, menurutnya, bukanlah figur baru yang perlu meraba-raba. Kapasitasnya dinilai telah teruji selama menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial.
“Penunjukan Bapak Chaidir adalah langkah positif. Beliau memiliki dedikasi dan rekam jejak yang baik,” ujar Safwan.
Safwan secara spesifik menyoroti terobosan Chaidir dalam memperkuat fondasi sosial. “Berbagai terobosan perbaikan pelayanan sosial dengan melibatkan pilar-pilar sosial sangat terasa pada saat beliau menjabat sebagai Sekretaris,” tambahnya.
Dalam pandangan IPSM, Chaidir dipandang sebagai figur yang memahami pentingnya sinergi antar-elemen masyarakat untuk meredam “berbagai permasalahan sosial Aceh.”
Agenda Mendesak: Sinergi Puskesos dan Ujung Tombak Gampong
Tantangan di depan mata tidaklah ringan. Agenda penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan kapasitas pekerja sosial di level terbawah menanti untuk dieksekusi.
IPSM Aceh, kata Safwan, secara kelembagaan menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi di bawah kepemimpinan baru ini. Fokus kolaborasi akan diarahkan pada penguatan pelayanan hingga ke tingkat desa.
Terlebih, ada agenda besar nasional yang harus dikawal di daerah: rencana Kementerian Sosial RI untuk memperkuat keberadaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
“Puskesos ini akan menjadi pusat pelayanan dan pengaduan permasalahan sosial di tingkat gampong,” jelas Safwan.
Di sinilah letak urgensinya. IPSM berharap kolaborasi dengan Dinas Sosial dapat berjalan lebih efektif untuk merealisasikan mandat tersebut. “Dengan dukungan semua pihak, kita bisa memperkuat peran pekerja sosial sebagai ujung tombak pelayanan kesejahteraan,” tegasnya.
Titik Kritis: Menjaga Stabilitas dan Kontinuitas Program
Di tengah optimisme, Safwan Nurdin menitipkan satu catatan krusial: kesinambungan. Dalam setiap transisi kepemimpinan, risiko terbesar adalah terhentinya program yang sedang berjalan.
Ia menekankan agar pergantian ini tidak menyebabkan disrupsi pelayanan.
Program-program sosial yang telah terbukti manfaatnya bagi masyarakat Aceh wajib dilanjutkan dan dijaga stabilitasnya.
“Yang paling penting adalah menjaga stabilitas dan memastikan pelayanan sosial tetap berjalan optimal,” kata Safwan.
Baginya, kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas di atas segalanya. “Selamat menjalankan amanah, Pak Chaidir,” ucapnya, “Tiada hari tanpa pengabdian.”
[KAMISAN]
