Sumbawa Besar, oposisinews86.com, (30 September 2025), – Dalam upaya memperkuat keterlibatan komoditas lokal dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan Rapat Koordinasi Stakeholder MBG di Aula Kantor Bappeda Sumbawa, Selasa siang (30/09/2025).
Rapat ini dihadiri oleh 10 satuan SPPG aktif di Kabupaten Sumbawa, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, serta Dinas Koperindag & UKM. Juga hadir sejumlah perwakilan asosiasi peternak ayam, daging sapi, serta dari Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Sumbawa dan Koperasi Konsumen Syariah BMT Insan Samawa.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo, menyampaikan pentingnya membangun ekosistem ekonomi lokal yang sejalan dengan amanah Presiden Prabowo dalam pelaksanaan program MBG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Oleh karena pentingnya membangun ekosistem ekonomi dalam program MBG ini, maka setiap pihak — terutama pengusaha lokal maupun petani — harus menangkap peluang sebagai mitra pemasok bagi SPPG,” tegas Dedi.
Ia menekankan bahwa pelibatan langsung komoditas lokal tidak hanya meningkatkan ketersediaan bahan baku, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Diskusi yang berlangsung dinamis mengungkap beberapa tantangan nyata dalam pelaksanaan MBG di lapangan. Nurul Baharun, pengelola SPPG Bestungel, mengungkapkan bahwa pihaknya yang melayani tiga kecamatan — Unter Iwes, Plampang, dan Empang — telah mulai melibatkan pengusaha lokal sebagai penyedia bahan dapur bergizi seperti ikan, ayam, dan daging sapi.
Namun, ia juga mengakui masih adanya kendala dalam penyediaan sayuran secara lokal.
“Untuk sayur, kami masih bergantung pada pasokan dari Lombok karena produksi lokal belum mampu mencukupi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Burhanudin, pengelola SPPG Lunyuk, yang mengaku bahkan harus menjalin kerja sama dengan pengepul sayur di Lombok Timur demi kelangsungan layanan SPPG.
“Kami mendorong petani lokal dan juga SMK untuk mulai mengembangkan jurusan pertanian agar ke depan mampu menopang kebutuhan bahan baku secara mandiri,” katanya.
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, perwakilan dari Dinas Kesehatan Sumbawa menegaskan pentingnya penggunaan bahan baku lokal demi mempersingkat rantai pasok dan menjaga kualitas gizi.
“Bahan seperti sayur, buah, dan daging sangat rentan rusak. Memanfaatkan sumber lokal dapat mengurangi risiko kerusakan dan juga mendukung ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga higienitas dan standar produksi pangan oleh SPPG.
Sementara itu, Dinas Pertanian Sumbawa menyatakan kesiapannya mendukung program MBG melalui penyediaan lahan tanam untuk petani lokal guna meningkatkan produksi sayur-mayur yang dibutuhkan. Dukungan juga datang dari asosiasi pengusaha ayam yang menyampaikan kesiapan membangun jejaring peternak lokal dengan pelaku usaha ayam skala makro untuk menjamin ketersediaan daging ayam.
Dari sisi pengawasan mutu, perwakilan Dinas Perikanan Sumbawa mengingatkan pentingnya jaminan kualitas bahan pangan melalui penerbitan surat kelayakan dari instansi berwenang.
“Kapasitas penting, tapi kualitas juga harus jadi perhatian. Jangan sampai niat baik program MBG ini terganggu oleh lemahnya pengawasan bahan pangan,” tegasnya.
Penutupan rapat ditandai dengan penyampaian pernyataan oleh Ketua Dekopinda Sumbawa, Rai Saputra, yang juga merupakan Ketua Kopsyah BMT Insan Samawa. Ia menekankan pentingnya peran koperasi dalam mendukung program strategis nasional ini.
“Hajat baik Presiden Prabowo menjejaring MBG dan Koperasi Merah Putih (KMP) menunjukkan keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. Skema syariah menjadi solusi agar setiap pihak yang terlibat mendapatkan manfaat berkeadilan,” ungkapnya.
Rai juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, Dekopinda Sumbawa akan menggelar Musyawarah Daerah Gerakan Koperasi guna memperkuat barisan dan kesiapan koperasi dalam mengambil peran aktif dalam program MBG.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal konkret untuk mengintegrasikan potensi lokal ke dalam kebijakan nasional di bidang pangan dan gizi. Melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan langsung pelaku usaha dan koperasi, program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menjadi pemicu tumbuhnya ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sumbawa. (Red)
