Sumbawa Besar|NTB, (16 Juli 2025),– Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di wilayah Kecamatan Moyo Hulu, khususnya di Desa Batutering, memicu reaksi keras dari Kepala Desa Batutering, Alwan Hidayat, S.Pd.I. Dalam wawancara eksklusif di ruang kerjanya, Rabu (16/7), Kades Alwan menyatakan keprihatinannya atas kondisi masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan gas melon tersebut.
Menurut Alwan, dugaan pencabutan izin terhadap salah satu agen LPG oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadi pemicu awal terjadinya kelangkaan. Ia menegaskan bahwa pencabutan izin tak boleh serta-merta menghentikan distribusi gas di daerah terdampak.
“Kalau benar ada pencabutan izin terhadap agen LPG 3 kg, ya pemerintah jangan hanya cabut izinnya saja. Kuota dari agen itu harus segera dialihkan ke agen lain agar distribusi tetap berjalan. Ini poin penting. Jangan sampai masyarakat jadi korban,” tegas Alwan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alwan mengungkapkan bahwa saat ini warga terpaksa membeli gas 3 kg dengan harga yang jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyebut, ada warga yang membayar hingga Rp50.000 per tabung akibat kelangkaan.
“Masyarakat berebut gas. Harga Rp50 ribu pun tetap dibeli karena kebutuhan mendesak, walaupun memberatkan. Ini tak bisa dibiarkan,” katanya.
Ia juga menyoroti praktik distribusi dari pangkalan luar wilayah yang membawa gas ke pengecer tanpa sistem pengawasan ketat. Hal ini, menurutnya, membuka celah penyimpangan dan memicu ketidaktertiban harga di lapangan.
Untuk solusi jangka panjang, Alwan mendorong agar distribusi gas LPG 3 kg ke depan dilakukan langsung melalui jalur desa lewat Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), sesuai program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo.
“Kita di desa punya data jelas siapa warga miskin, siapa yang berhak. Kalau distribusi dilakukan lewat Kopdes, saya jamin tidak akan ada lagi kelangkaan!” ujar Alwan dengan penuh keyakinan.
Menurutnya, pola distribusi saat ini terlalu panjang: dari agen ke pangkalan, ke pengecer, lalu ke masyarakat. Ini menciptakan rantai pasok yang panjang dan membuka peluang permainan harga di lapangan.
Meski mengakui bahwa ranah regulasi bukan tanggung jawab desa, Alwan menegaskan siap turun tangan langsung jika diminta oleh warganya. Bahkan, ia telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak Pemkab Sumbawa, termasuk bertemu Kabag Ekonomi, Khairudin, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Kalau masyarakat minta bantuan, saya siap 24 jam. Saya ini kepala desa dan juga Ketua Forum Kades se-Kecamatan Moyo Hulu. Ini panggilan nurani, bukan soal kewenangan semata,” tegasnya.
keterangannya, Alwan mendesak Pemkab Sumbawa agar segera bertindak dan mencari solusi konkrit. Ia mengingatkan agar kelangkaan gas tidak dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap penderitaan masyarakat.
“Kami minta Pemkab bertindak cepat. Jangan biarkan rakyat menderita karena birokrasi. Kalau distribusi bisa masuk lewat Kopdes, masalah ini selesai. Sudah, itu saja poinnya!” pungkasnya. (Af)
