Banda Aceh – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) Fauzan Adami mengaku kecewa terhadap kinerja tim Panitia Khusus (Pansus) DPRA yang dibentuk untuk menyelidiki pengelolaan Bank Aceh Syariah.
Menurut Ketua SAPA, tim Pansus yang dibentuk tersebut tidak bekerja sesuai dengan harapan dan tidak menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alih-alih mengungkap persoalan yang substansial, laporan akhir Pansus dinilai sekadar formalitas belaka yang tidak menyentuh inti masalah.
“Kami sangat kecewa dengan kinerja tim Pansus DPRA yang seharusnya bertugas menggali informasi secara mendalam terkait pengelolaan Bank Aceh, termasuk penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Namun anehnya, laporan akhir mereka justru tidak menyentuh persoalan dana CSR yang menjadi hak masyarakat Aceh. Ini patut dipertanyakan, ada apa di balik semua ini?” kata Fauzan kepada media ini, Sabtu 28/9/2024.
Ia menilai, pernyataan salah satu anggota tim Pansus yang sebelumnya akan menelusuri aliran dana CSR Bank Aceh hanya sekadar janji kosong yang menyesatkan publik. Sebelum ini, tim Pansus sempat menyampaikan bahwa mereka akan mengusut tuntas bagaimana pengelolaan dana CSR. Dana CSR itu untuk siapa? Mengalir kemana? Berapa persentase yang diberikan kepada masyarakat? Semua itu harusnya dijawab, tapi dalam laporan akhir Pansus, tidak ada satu pun pembahasan terkait hal ini.
“Ini jelas menimbulkan kecurigaan dan dugaan bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dicari. Bukannya bekerja demi kepentingan rakyat, mereka malah terkesan bermain-main di ujung masa jabatan mereka,” tegas Fauzan.
Menurut SAPA, keberadaan tim Pansus di penghujung masa jabatan DPRA membuat masyarakat semakin ragu akan integritas dan niat baik anggota dewan tersebut. Terlebih, mayoritas anggota tim Pansus tersebut adalah mereka yang tidak lagi terpilih untuk periode berikutnya.
“Kita mencurigai pembentukan tim Pansus ini hanya akal-akalan untuk menghabiskan anggaran di akhir masa jabatan mereka. Bukannya bekerja sepenuh hati untuk masyarakat, kita justru menduga ada misi terselubung yang ingin mereka cari sebelum masa jabatan mereka habis. Ini ironi yang sangat memalukan!” pinta Fauzan.
Ia juga menyoroti soal penggunaan anggaran oleh tim Pansus. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan Pansus tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang notabene adalah uang rakyat.
“Setiap kali tim Pansus melakukan rapat, kunjungan lapangan, ataupun kegiatan lainnya, itu dibiayai oleh APBA. Jadi seharusnya mereka malu jika tidak bekerja secara sungguh-sungguh untuk mengungkap fakta. Kalau memang kinerja mereka hanya seperti ini, sebaiknya anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah untuk digunakan bagi program yang lebih nyata manfaatnya bagi rakyat Aceh,” seru Ketua SAPA.
Lebih lanjut, SAPA juga mendesak agar DPRA bersikap transparan dan tidak menyembunyikan hasil temuan Pansus yang sebenarnya. “Kami meminta agar DPRA segera membuka semua hasil temuan tim Pansus kepada publik. Jangan sampai ada yang ditutupi. Pengelolaan dana CSR menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita ingin tahu, apakah ada penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut? Dana CSR itu adalah hak masyarakat, jika ada penyalahgunaan atau pengalihan yang tidak sesuai peruntukan, rakyat berhak mengetahuinya dan menuntut pertanggungjawaban!”
Ketua SAPA juga mempertanyakan mengapa penggunaan dana CSR yang merupakan salah satu poin penting dalam pengelolaan Bank Aceh Syariah justru diabaikan oleh tim Pansus. Padahal, dana CSR seharusnya dialokasikan secara transparan dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat Aceh yang membutuhkan, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Selama ini, masyarakat selalu mempertanyakan alokasi dana CSR Bank Aceh. Apakah sudah disalurkan dengan adil? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Tapi sayangnya, tim Pansus justru tidak menyentuh poin penting ini sama sekali. Kami menduga kuat ada yang tidak beres dalam kinerja Pansus ini,” kata Fauzan.
Di akhir pernyataannya, Ketua SAPA mengingatkan DPRA bahwa mereka dipilih oleh rakyat dan sudah sepatutnya bekerja demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan kelompok atau individu tertentu.
“Jika kepercayaan rakyat terus-menerus dikhianati seperti ini, jangan salahkan masyarakat jika nantinya kepercayaan itu akan hilang sepenuhnya. Kami dari SAPA mendesak agar DPRA mengusut tuntas penggunaan dana CSR Bank Aceh dan mengembalikan fungsi lembaga perwakilan rakyat yang sesungguhnya, yaitu mengawal aspirasi dan kepentingan rakyat, bukan justru terkesan melindungi pihak-pihak tertentu!” pungkasnya. (tim)
