Talaud – Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Hani Syopiar Rustam menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bahwa Dukcapil sebagai salah satu jantung bangsa Indonesia. Pasalnya, saat ini peran penting data kependudukan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Dukcapil adalah salah satu jantung bangsa ini, karena data yang dimiliki oleh Dukcapil, menjadi basis data hampir semua persoalan dan perencanaan di negara ini. Kalau kita mau bertanya jumlah penduduk, maka yang paling lengkap dan paling akurat adalah data Dukcapil,” ujar Hani mengulangi pernyataan Mendagri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pesan ini disampaikan Hani Syopiar Rustam kepada peserta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bagi Operator Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Talaud, Jumat (23/8/2024).
Sebagai jantung bangsa, kata Hani, maka tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi data penduduk harus diutamakan. Ini penting dilakukan mulai dari Kepala Dinas Dukcapil, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memanfaatkan data kependudukan, hingga operator SIAK Dinas Dukcapil dan di desa/kelurahan.
“Selain itu, penduduk adalah salah satu syarat utama terbentuknya sebuah negara, selain wilayah, pemerintahan, kedaulatan, dan pengakuan oleh negara lain. Dan hanya bisa dikatakan sebagai penduduk jika memiliki dokumen kependudukan,” lanjut Hani.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, lanjutnya, kepemilikan dokumen kependudukan sebagai salah satu upaya negara dalam melindungi setiap warga negara. “Coba bayangkan, apa jadinya seorang warga negara tanpa memiliki dokumen kependudukan? Bagaimana statusnya sebagai warga negara?” jelas Hani.
Dirinya mengapresiasi inisiatif dan inovasi Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menghubungkan setiap desa/kelurahan dengan SIAK terpusat. Langkah ini membuat pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) serta penerbitan dokumen kependudukan bisa langsung dinikmati masyarakat di desa/kelurahan, tanpa harus datang ke Kantor Dinas Dukcapil. Layanan ini sangat penting bagi masyarakat Talaud, mengingat kondisi geografis Talaud yang sulit dan aksesnya jauh dari ibu kota pemerintahan.
“Tapi ingat, terutama para kepala desa dan lurah, hadirnya layanan Adminduk di desa/kelurahan jangan sampai masyarakat dipungut biaya karena seluruh layanan Dukcapil itu gratis. Operator SIAK hati-hati dan teliti dalam penggunaan perangkat, laptop, dan komputer harus dipisah khusus untuk layanan Dukcapil. Jaringannya menggunakan VPN hanya untuk pelayanan Dukcapil agar lebih aman,” tegas Hani mengingatkan.
Mantan Pj. Bupati Banyuasin ini juga meminta Dukcapil Talaud dan jajaran untuk terus menggenjot perekaman dan pencetakan KTP-el untuk mendukung suksesnya Pilkada Serentak 2024.
“Masih ada waktu sampai hari H pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024 untuk turun ke masyarakat mempercepat layanan KTP-el. Segera sasar sekolah-sekolah SMA, lakukan perekaman dan cetak langsung di tempat agar mereka bisa nyoblos pertama kali tahun ini,” pinta Hani.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kemendagri Rohayati Basra dalam sambutannya mewakili Mendagri menyampaikan, kemajuan Talaud sangat tergantung pada decision maker atau pengambil kebijakan.
“Decision maker harus mampu bekerja dengan baik tapi juga benar, bekerja baik dan benar yang bermanfaat bagi masyarakat Talaud. Dengan kondisi geografis Talaud ini, pemerintah daerah ditantang untuk memberikan pelayanan terbaik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui layanan Dukcapil di desa/kelurahan,” jelas Rohayati.
Dari aspek kelembagaan, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Andi Kriarmoni menekankan, posisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Menurutnya, UU Nomor 24 Tahun 2013 bersifat lex spe. (Ns – red)
