PJ. Bupati Tulungagung Dapat Apresiasi Kinerja Dari Tim Evaluator Kemendagri.

REDAKSI

- Redaksi

Sabtu, 13 Juli 2024 - 10:35 WIB

50312 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Tulungagung.

Jawa Timur – PJ. Bupati Tulungagung, Heru Suseno dan Kepala OPD Kab. Tulungagung serta Tim Evaluator Kemendagri.
Tulungagung – Tim evaluator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi kinerja Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung, Heru Suseno, dan jajaran yang mampu mengendalikan inflasi di Kabupaten Tulungagung di angka 2,05 persen, Kamis (11/7/2024). Angka tersebut jauh dibawah angka inflasi provinsi bahkan nasional.

Apresiasi tersebut disampaikan tim evaluator Kemendagri dalam giat evaluasi kinerja Pj Bupati Tulungagung, Triwulan III yang dilaksanakan di Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Pj Tulungagung didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Tri Hariadi, Inspektur, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Selain itu, juga hadir sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Tulungagung, diantaranya Kepala BPKAD, Kepala BKPSDM, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Perkim.

Kepala DLH, Plt . Kepala Disperindag, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Disdik, Kepala DPMPTSP, Kabag Organisasi, Kabag Umum, Kabag Perekonomian dan Kabag Tata Pemerintahan.

Baca Juga :  Oknum ASN Serta P3K Dinkes Tulungagung Diduga Terlibat Pesta Ekstasi di Surabaya.

Evaluasi kinerja Pj Bupati ini rutin digelar setiap triwulan dalam rangka memberikan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Heru Suseno memaparkan 10 indikator prioritas yang memuat isu strategis.

Diantaranya, Peningkatan Kualitas Kesehatan, Penanganan Stunting, Pelayanan Publik, Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Pengendalian Inflasi Daerah, Progres BUMD di Kabupaten Tulungagung.

Kemudahan Perizinan, Penanganan Pengangguran, Penyerapan Anggaran serta kegiatan unggulan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan kedepannya. [Hartanto]

Berita Terkait

Empat Pimpinan DPRD Tulungagung Dipanggil KPK, Penelusuran Dugaan Pemerasan Gatut Sunu Masuki Babak Baru
Dugaan Pengadaan LKS di MIN 1 Trenggalek Kian Menggantung, Keterangan Sekolah dan Komite Berbeda, DPRD Minta Audit Menyeluruh
Anggota DPRD Tulungagung Sutomo Mengundurkan Diri, Proses PAW Menuju Penggantian oleh Peraih Suara Terbanyak Kedua
Segenap keluarga besar Media Oposisi News 86 Provinsi Jawa Timur serta seluruh mitra kerja mengucapkan:
Warga Desa Ketanon Terima Bantuan Sembako Dengan Tertib 
Akhirnya Setelah 1,5 Tahun Rusak,Jembatan Junjung Tulungagung Segera Di Perbaiki.
Akibat Sarpras Dan Supplier 18 SPPG di Tulungagung Dihentikan Operasi, BGN Ungkap Permasalahan.
PPPK Paruh Waktu Menjerit, Gaji Rp300 Ribu Sebulan Jadi Sorotan DPRD Tulungagung

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 20:34 WIB

Kapolda Aceh Sampaikan Duka atas Gugurnya Anggota POM TNI Saat Bantu Penangkapan Terduga Bandar Narkoba di Bireuen

Senin, 27 Juli 2026 - 14:42 WIB

BPBD Subulussalam Minta Warga Bersabar, Bantuan Rumah Pascabencana Masih Tertahan di Tahap Pertama

Senin, 27 Juli 2026 - 13:23 WIB

852 Motor untuk Imum Gampong Digelontorkan, Keberhasilan Program Kini Dipertaruhkan

Minggu, 26 Juli 2026 - 15:57 WIB

Pegadaian Syariah dan Serikat Pekerja Bersama Rumah Zakat Gelar Khitanan Massal untuk 16 Anak di Banda Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 - 19:26 WIB

Klarifikasi Sekda Bongkar Simpang Siur Informasi, Terduga Kasus Sabu Dipastikan Bukan ASN Pemkab Gayo Lues

Sabtu, 25 Juli 2026 - 12:39 WIB

Dari Informasi Warga hingga Penangkapan ASN, Polisi Telusuri Dugaan Jaringan Peredaran Sabu di Gayo Lues

Jumat, 24 Juli 2026 - 13:56 WIB

Dua Mantan Petani Ganja Gayo Lues Bersaksi di Hadapan Kepala BNN RI, Program Alih Komoditas Jadi Sorotan Puncak HANI

Rabu, 22 Juli 2026 - 22:29 WIB

Kritik Pejabat Tak Boleh Berhenti di Media Sosial, Bukti Harus Bicara

Berita Terbaru