Banda Aceh – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jaksa penuntut umum (JPU) untuk menyelidiki keterlibatan 21 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh yang diduga terlibat dalam korupsi program beasiswa Pemerintah Aceh tahun 2017 sebesar Rp 22 miliar. “21 anggota DPRA tersebut terungkap terlibat berdasarkan pengakuan terdakwa Dedi Safrizal (mantan anggota DPRA). Dedi Safrizal sedang dijadikan saksi kunci perkara dugaan korupsi program beasiswa. Pengakuan Dedi menjadi bukti baru untuk dilakukan pengembangan atas dugaan keterlibatan pihak lain,” kata Askhalani
Atas pengakuan tersebut, kata Askhal, majelis hakim memiliki wewenang penuh untuk memerintahkan JPU untuk melakukan penyelidikan terhadap 21 anggota DPRA yang disinggung di persidangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KPK, kata Askhalani, harus turun tangan menangani perkara tersebut dengan membentuk unit supervisi dan mengusut tuntas kasus tersebut.
“Kasus ini harus menjadi atensi KPK dalam proses penanganan perkara, karena ada bukti baru di pengadilan maka KPK perlu membentuk unit supervisi-nya untuk melakukan penyelidikan,” kata Askhal.
Askhal mengatakan, fakta tersebut sekaligus menunjukan bahwa Polda Aceh selama ini tebang pilih dalam penetapan tersangka pada perkara tersebut, dimana saat ini hanya Dedi Safrizal yang menjadi tersangka dari anggota DPRA. Padahal banyak anggota DPRA aktif lainnya yang mengajukan pokok pikiran (pokir) dengan jumlah yang lebih besar pada program beasiswa tahun 2017. “Dedi Safrizal menjadi terdakwa karena melakukan pemotongan dan adanya aliran uang, apa bedanya dengan anggota dewan lain. Maka proses penyelidikan perlu dilakukan, jangan hanya koordinator saja jadi tumbal,” kata Askhal. Sebelumnya diberitakan, terdakwa korupsi beasiswa Pemerintah Aceh 2017, Dedi Safrizal (mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) mengatakan sebanyak 21 anggota dewan lain juga mengusulkan pokok pikiran (pokir) pada kasus tersebut, namun hanya dirinya yang diproses hukum.
“Ini beban moral juga, padahal sekitar 21 orang anggota DPRA yang mengajukan, bahkan ada lebih besar angkanya. Tapi sekarang saya sendiri diproses,” kata Dedi dalam persidangan, Senin, 10 Juni 2024. Terdakwa Dedi Safrizal dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam persidangan kasus korupsi tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh. Selain Dedi, terdakwa lain pada kasus tindak rasuah itu adalah Suhaimi selaku koordinator lapangan dari Dedi Safrizal. Sidang tetersebut diketuai oleh Majelis hakim Zulfikar didampingi Harmi Jaya dan Anda Ariansyah serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asmadi.
Hakim kemudian bertanya apakah 21 anggota DPRA lainnya yang mengajukan pokir untuk beasiswa juga melakukan pemotongan, Dedi memastikan mereka juga melakukan pemotongan. “Saya pastikan ada, karena semua anggota DPRA itu punya usulan,” kata Dedi.(tim)
