Aceh Utara – sebanyak 549 dari 852 Desa di Aceh Utara belum melunasi pajak daerah (pajak minerba dan pajak restoran) dari tahun 2016 hingga tahun 2023.
Menurut dokumen yang diterima koordinator percepatan pembangunan Aceh (PPA) Tri Nugroho Panggabean menjelaskan, desa yang belum melunasi pajak Tersebut terbagi di 27 kecamatan di Aceh Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“ temuan ini terbagi di 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara, hal ini justru menjadi kejanggalan, Karan kita belum tahu alasan mengapa mereka belum banyak pajak, “jelas Tri.
Tri juga menduga pihak kecamatan dan DPMG Aceh Utara terlibat akan hal ini, mengingat dana desa tidak akan bisa terealisasi apabila tidak di verivikasi oleh camat dan disetujui oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong untuk menyetujui bahwa desa yang layak untuk pencairan dana desa.
“Padahal pemerintah Aceh Utara melalui sekretariat daerah di tahun 2022 telah menyurati 27 kecamatan tersebut perihal batas akhir pencairan dana desa tahap tiga di tahun 2022, namun seperti tidak direspons oleh camat, “ ungkapnya.
Terlebih lagi kata Tri, pajak merupakan hal terpenting bagi pemasukan asli daerah dalam hal pemberdayaan dan pembangunan daerah itu sendiri.
“Lalu mengapa Pemkab Aceh Utara Masi membiarkan hal ini terjadi?, “ tanya tri.
Koordinator percepatan pembangunan Aceh Tri Nugroho Panggabean, meminta kepada pemerintah kabupaten Aceh Utara untuk memberikan sanksi kepada desa yang menunggak pajak tersebut, dan mengaudit kinerja para camat dan DPMG agar lebih telaten dalam memimpin suatu Dinas.
“pemkab Aceh Utara harus tegas akan hal ini, dengan memberi teguran kepada camat dan dinas DPMG Aceh Utara, agar tidak mencle – mencle dalam bertugas, “pungkasnya.(red)
