Aceh Timur – Pihak Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang dipimpin Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. diduga tutup mata terkait maraknya dugaan korupsi pungutan liar (pungli) bantuan rumah rehab BSPS dari kementerian PUPR selama dua tahun terakhir di Aceh Timur, yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum caleg bersama timnya di berbagai desa di Aceh Timur.
Meskipun marak pemberitaan dan aksi unjuk rasa dilakukan di depan kejaksaan Aceh Timur soal dugaan pungli rumah rehab yang merupakan perampasan secara terang – terangan hak masyarakat miskin di Aceh Timur selama bertahun-tahun itu, nampaknya pihak kejaksaan diduga sengaja mengabaikannya, seolah tidak terjadi apa – apa, dan terbukti tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan tersebut.
Padahal Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H, pernah berjanji akan memproses hukum kasus korupsi bantuan sosial dari pemerintah pusat tersebut. Namun faktanya, meski pun banyak masyarakat miskin menjerit soal rumah mereka yang direhab tidak sesuai RAB dari program tersebut, pihak Kejaksaan tetap diam membisu, terkesan pura – pura tak melihat dan mendengarkannya.
Bahkan awak media tidak mendapatkan jawaban apa – apa saat mempertanyakan perihal tindakan Jaksa atas kasus dugaan pungli itu.
Baru – baru ini beredar rekaman percakapan seorang penerima bantuan rehab rumah yang mengaku rumahnya direhab tidak sesuai RAB, dan diduga oknum caleg dan pihak tertentu meminta kepadanya untuk tidak berharap lagi soal material yang tidak memadai itu.
” Katanya jangan diharapkan lagi walau pun kurang, gak ada lagi, jangan ditunggu, katanya itu punya caleg, ” ungkap salah seorang perempuan yang berbicara panjang lebar bersama seorang diduga ketua kelompok penerima rumah rehab di suatu desa.
Di desa – desa lain di kecamatan Idi Rayeuk juga banyak terdengar informasi masyarakat soal dugaan praktek pungli bantuan rumah rehab dan WC bantuan yang dilakukan oknum caleg tertentu yang diduga dikerjakan tidak sesuai
RAB dan dugaan pemotongan anggaran dengan alasan yang dibuat – buat, namun oknum – oknum tersebut tetap dibiarkan bebas melenggang memperkaya dirinya dengan bantuan hak fakir miskin tersebut.
” Palingan berapalah yang dikasih ke masyarakat, kadang ada dugaan yang enggak sampai Rp.10 juta, padahal anggarannya Rp. 20juta, tapi karena masyarakat enggak paham ya diterima aja,” ungkap seorang sumber anonim kepada awak media.
Awak media juga sempat mendapatkan bocoran informasi soal pemanggilan sejumlah orang, misalkan para pemilik toko oleh pihak polres Aceh Timur untuk dimintai keterangan, namun hingga kini pihak polres Aceh Timur belum memberikan penjelasan apapun kepada awak media.
[Tri Nugroho – Pewarta]
