Banda Aceh — Negara kembali diuji di ruang sidang. Dalam perkara korupsi dana desa Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman tujuh tahun penjara terhadap Fadlonnur, mantan Keuchik Gampong Deng, Aceh Utara. Namun hingga tuntutan dibacakan, terdakwa tak pernah hadir—karena memilih melarikan diri dan masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).
Ironi itu mengemuka di Pengadilan Tipikor Banda Aceh: jaksa membacakan tuntutan, hakim memimpin sidang, penasihat hukum menyampaikan pembelaan—sementara orang yang dituduh merugikan negara ratusan juta rupiah justru lenyap tanpa jejak. Proses hukum tetap berjalan, tetapi keadilan tampak tertinggal di belakang.
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Fadlonnur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan APBDes Gampong Deng tahun anggaran 2019–2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perbuatan tersebut dinilai memenuhi unsur Pasal 603 juncto Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana, juncto Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jaksa menuntut pidana penjara selama tujuh tahun serta denda Rp 400 juta. Jika denda tak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta terdakwa disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara pengganti selama 120 hari.
Tak berhenti di situ, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp789.332.828—angka yang identik dengan kerugian negara.
Jika uang pengganti tak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan inkracht, harta terdakwa akan disita. Bila tetap tak mencukupi, terdakwa terancam pidana penjara tambahan selama empat tahun.
Semua tuntutan berat itu dibacakan untuk seorang terdakwa yang tidak berada di ruang sidang, bahkan tidak diketahui keberadaannya.
Pledoi Tanpa Terdakwa
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tipikor Banda Aceh, sidang lanjutan dijadwalkan pada Kamis, 12 Februari 2026, dengan agenda pembacaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa.
Agenda tersebut menegaskan absurditas perkara ini:
Pembelaan hukum akan disampaikan atas nama seseorang yang sejak awal memilih melarikan diri dari proses peradilan.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Ivan Najjar Alavi, membenarkan bahwa terdakwa masih berstatus DPO. “Terdakwa masih melarikan diri dan dalam proses pencarian oleh Kejaksaan,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).
Ivan menjelaskan, meskipun terdakwa tak pernah hadir, pengadilan menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi perkara tersebut. “Penasihat hukum ditunjuk oleh Pengadilan Tipikor Banda Aceh dan hadir dalam setiap agenda sidang,” katanya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana efektivitas penegakan hukum ketika koruptor dapat menghilang, tetapi sistem peradilan tetap melaju seolah kehadiran terdakwa bukan persoalan mendasar.
Dana Desa Dikuasai Sendiri, Mekanisme Dihancurkan
Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana, Kamis (18/12/2025), JPU memaparkan bahwa Fadlonnur, selaku Keuchik Gampong Deng periode 2019–2025, secara sadar dan sistematis menguasai pengelolaan dana desa.
Ia disebut tidak melibatkan perangkat desa, tidak menjalankan prinsip transparansi, serta mengabaikan akuntabilitas. Pengelolaan APBDes dilakukan secara sepihak, tertutup, dan diarahkan untuk memperkaya diri sendiri.
Kerugian negara sebesar Rp789.332.828 tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Utara dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor 15/IAU-PKKN/2025 tertanggal 12 November 2025.
JPU mengungkap, terdakwa dengan sengaja menghindari mekanisme pengadaan barang dan jasa di desa agar dapat menguasai anggaran secara pribadi. Perangkat desa dikesampingkan, fungsi kontrol diabaikan, dan dana publik diperlakukan layaknya kas pribadi.
Ketika praktik itu terbongkar pada 2021, terdakwa justru melarikan diri, meninggalkan jabatan dan tanggung jawab sebagai kepala desa sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Gampong (PKPKG).
Kejaksaan Negeri Aceh Utara kemudian menetapkan Fadlonnur sebagai DPO melalui Surat Penetapan Nomor 4480A/L.1.14/Fd.2/10/2025 tertanggal 24 Oktober 2025.
Hukum Berjalan, Kepercayaan Publik Tergerus
Hingga kini, keberadaan terdakwa belum diketahui. Namun persidangan tetap berlanjut, seakan absennya pelaku utama bukan masalah krusial. Bagi publik, perkara ini bukan sekadar soal tuntutan pidana, melainkan cermin rapuhnya daya paksa hukum terhadap koruptor dana desa.
Ketika negara bersidang tanpa terdakwa, yang dipertaruhkan bukan hanya vonis, tetapi juga kepercayaan publik: apakah hukum benar-benar mengejar pelaku, atau sekadar mengadministrasikan kejahatan yang pelakunya dibiarkan pergi. [SR]
