Batam, Kepri| Oposisi News 86 – Solidaritas Perlawanan Wartawan Batam (SPWB) resmi membawa dugaan peredaran rokok merek Manchester tanpa pita cukai ke ranah penegakan hukum. Pada Jumat (20/11/2026), SPWB menyampaikan surat laporan kepada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), mendesak aparat tidak sekadar menindak barang yang beredar, tetapi juga menelusuri asal-usul, jalur pemasokan, jaringan distribusi hingga pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam bisnis rokok tersebut.
Langkah ini menjadi sorotan karena persoalan yang dipersoalkan bukan semata-mata keberadaan rokok tanpa pita cukai di pasaran, melainkan bagaimana produk tersebut bisa beredar, siapa yang memasok, siapa yang mendistribusikan, dan apakah ada pihak lain yang selama ini belum tersentuh proses penegakan hukum.
Surat laporan yang disampaikan melalui perwakilan SPWB, menurut keterangan organisasi tersebut, telah diterima oleh pihak Polda Kepri. Penerimaan surat itu menjadi awal dari penyampaian pengaduan, bukan berarti seluruh dugaan yang disampaikan telah terbukti secara hukum. Karena itu, langkah berikutnya berada pada kewenangan aparat untuk melakukan verifikasi, penyelidikan, serta menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.
Bagi SPWB, laporan tersebut merupakan bentuk desakan agar penanganan perkara rokok Manchester dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada persoalan yang saat ini tengah menjadi perhatian di Polresta Barelang. Organisasi itu menilai, dugaan peredaran barang kena cukai tanpa pita cukai harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti, tanpa perlakuan berbeda terhadap siapa pun yang diduga memiliki keterkaitan.
Perwakilan SPWB, Haris, menegaskan bahwa penyampaian laporan tersebut bukan bentuk intimidasi ataupun intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Polresta Barelang. Sebaliknya, langkah itu merupakan upaya mendorong penegakan hukum agar berjalan objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.
Menurut Haris, pihaknya tidak ingin muncul kesan bahwa persoalan hukum hanya diarahkan kepada pihak tertentu, sementara dugaan pelanggaran lain yang berkaitan dengan peredaran rokok tanpa pita cukai justru tidak mendapatkan perhatian yang seimbang.
Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar bagi SPWB untuk meminta aparat melakukan pendalaman lebih lanjut. Meski demikian, isi dan ruang lingkup surat tersebut tetap perlu diperiksa secara utuh oleh penyidik agar tidak terjadi penafsiran yang melampaui keterangan resmi dari instansi penerbit.
Di sinilah persoalan yang patut mendapat perhatian. Apabila benar terdapat peredaran rokok tanpa pita cukai, pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang menjual di tingkat pengecer, melainkan bagaimana barang tersebut bisa masuk ke jalur perdagangan, siapa yang memasok dalam jumlah besar, siapa yang mengendalikan distribusi, serta bagaimana produk itu dapat menjangkau pasar hingga beredar di tengah masyarakat.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung. Aparat perlu menelusuri bukti transaksi, dokumen pengiriman, tempat penyimpanan, jalur distribusi, identitas pemasok, serta pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan kegiatan perdagangan tersebut. Penelusuran harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan kewenangan hukum, bukan berdasarkan dugaan atau tekanan opini publik.
Lebih tegas lagi, Pasal 54 UU Cukai mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana diwajibkan.
Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda paling sedikit dua kali hingga paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peredaran barang kena cukai tanpa pelunasan sebagaimana diwajibkan bukan persoalan sepele.
Namun, SPWB menilai bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari berapa banyak barang yang disita atau berapa orang yang diperiksa. Hal yang jauh lebih penting adalah kemampuan aparat mengungkap keseluruhan mata rantai peredaran, termasuk pihak yang diduga mengorganisasi pemasokan dan distribusi apabila bukti mengarah ke sana.
Jangan sampai penindakan hanya menyentuh lapisan paling bawah, sementara pihak yang diduga memiliki kendali lebih besar atas rantai perdagangan tidak pernah diperiksa. Kritik ini sekaligus menjadi tantangan bagi aparat untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku sama bagi setiap orang.
Desakan tersebut juga disampaikan Ismail dari SPWB. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti mengawal laporan yang telah disampaikan apabila tidak memperoleh tindak lanjut yang jelas dari aparat penegak hukum.
Menurut Ismail, bukti penyampaian laporan kepada Polda Kepri akan dibawa ke forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI apabila laporan tersebut tidak diproses sebagaimana mestinya.
“Apabila laporan kita tidak diproses oleh APH, bukti laporan tersebut akan kita bawa ke Rapat Dengar Pendapat DPR RI, khususnya komisi yang membidangi persoalan hukum dan perpajakan. Kami ingin persoalan ini mendapat perhatian lebih luas dan ada penjelasan mengenai tindak lanjut laporan yang sudah kami sampaikan,” tegas Ismail.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa SPWB ingin membawa persoalan ini ke ruang pengawasan publik apabila tidak mendapatkan kejelasan penanganan. Rencana RDP itu sekaligus menjadi pengingat bahwa laporan masyarakat dan organisasi tidak semestinya dibiarkan tanpa kepastian informasi mengenai perkembangannya.
Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum ditangani secara profesional. Apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak tertentu, proses hukum harus berjalan tanpa memandang kedudukan, jabatan, maupun kekuatan ekonomi.
SPWB telah menyampaikan laporan. Bukti awal yang mereka klaim menjadi dasar pengaduan juga telah disebutkan. Kini, pekerjaan pembuktian berada pada aparat yang berwenang.
Jangan biarkan persoalan rokok Manchester tanpa pita cukai hanya menjadi polemik sesaat. Jika memang terdapat jaringan distribusi yang melanggar hukum, ungkap berdasarkan bukti.
Jika tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan hasil penanganannya secara proporsional. Sebab, penegakan hukum bukan sekadar soal keberanian melakukan penindakan, melainkan juga keberanian membuka fakta dan mempertanggungjawabkan setiap prosesnya.
Hukum tidak boleh berhenti pada pengecer apabila bukti menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain. Namun, siapa pun yang dituduh juga harus mendapatkan proses hukum yang adil. (Tim/Rilis)



































