Karimun, Kepri| Oposisi News 86 –
Pemasangan tiang WiFi atau tiang fiber optik di lingkungan permukiman wajib memiliki izin resmi. Izin dari RT/RW atau desa saja tidak cukup dan tidak menggantikan izin legal dari pemilik lahan serta instansi pemerintah terkait.

Aturan Utama Pemasangan Tiang WiFi
Izin Pemilik Lahan: Wajib mendapatkan persetujuan langsung dari pemilik tanah atau bangunan jika tiang dirikan di atas lahan privat. Pemasangan tanpa izin pemilik lahan dapat dikategorikan sebagai penyerobotan tanah.
Izin RT/RW & Lingkungan: Berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial, namun Ketua RT/RW tidak berhak memberikan izin penguasaan atas lahan milik pribadi.
Izin Pemerintah Daerah / OPD: Penyedia layanan internet (provider) harus mengurus izin melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, seperti Dinas Kominfo, DPMPTSP, atau Dinas Pekerjaan Umum/Perhubungan setempat.
Dasar Hukum: Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (jika berbagi fungsi atau berdekatan dengan tiang PLN), serta Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota/Bupati setempat.
Langkah yang Harus Diperhatikan Provider atau Warga
Koordinasi Wilayah: Melakukan pemberitahuan kepada pengurus RT/RW dan kelurahan/desa setempat.
Kesesuaian Spesifikasi: Mematuhi aturan teknis daerah (contoh: tinggi tiang beton standar berkisar 7–11 meter dengan jarak antar tiang yang diatur).
Penyelesaian Sengketa: Jika ada tiang yang dipasang sembarangan di depan rumah atau tanah pribadi tanpa izin, warga berhak melayangkan keberatan tertulis, meminta relokasi, atau melaporkannya ke Satpol PP dan Dinas Kominfo.
Demikian halnya Pengadaan tiang provider yang diduga tidak mengantongi izin yakni PT.Maxnet, dalam hal ini dipertanyakan Ketua RT. 04 RW. 04, kelurahan sungai pasir kec.meral, karimun , kepri, Lamhot JF Naibaho.
Masih Menurut Lamhot, status tanah di gang meranti wilayah RT 04 RW 04 Kelurahan Sungai Pasir masih status quo, karena itu tiang wifi yang ada disana masih harus ditinjau ulang, karena belum ada pemilik tanah yang pasti dengan menunjukkan legalitasnya kepada saya ,tegas lamhot.
Lamhot sebagai ketua RT .04, RW.04, tidak mengetahui tentang penanaman tiang di sekitar ladang meranti, yang berada di wilayahnya.
Harapan kita kepada pemerintah kabupaten karimun mengambil tindakan tegas kepada usaha yang tidak lengkap perijinanya, serta polres karimun segera memeriksa, ijin usaha PT.Maxnet, serta ijin tiangnya, bila perlu nanti saya akan melaporkanya tegas lamhot.
Beberapa waktu yang lalu kita selalu konfirmasi Husni pemilik PT.maxnet selalu tidak ada jawapan. (Sajirun.S) Bersambung.



































