Kasatreskrim Polresta Barelang Kompol Agung Tri Poerbowo SIK,MM Hina Wartawan yang Mengatakan Wartawan Bodrek.
Batam|Oposisi News 86 – Pernyataan yang dikaitkan dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, S.I.K., M.M., mengenai istilah “wartawan bodrex” memicu polemik di kalangan insan pers Kota Batam.
Pernyataan tersebut menuai keberatan dari sejumlah jurnalis yang menilai penggunaan istilah itu berpotensi merendahkan martabat profesi kewartawanan, terutama apabila dikaitkan secara umum dengan wartawan yang bekerja di perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers.
Persoalan ini mencuat setelah konferensi pers pada Kamis (19/11/2026). Berdasarkan keterangan yang disampaikan perwakilan Solidaritas Perlawanan Wartawan Batam (SPWB), terdapat pernyataan yang mengaitkan media yang belum terverifikasi Dewan Pers dengan sebutan wartawan bodrex.
Pernyataan tersebut kemudian memantik reaksi dan menjadi salah satu alasan SPWB mendesak adanya klarifikasi sekaligus permintaan maaf secara terbuka.
Bagi kalangan pers, persoalan ini bukan sekadar perdebatan mengenai istilah. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana aparat penegak hukum memandang profesi wartawan, menghormati kebebasan pers, serta membedakan antara tindakan individu yang diduga melanggar hukum dengan profesi jurnalistik secara keseluruhan.
SPWB menilai, apabila terdapat wartawan yang diduga melakukan pemerasan atau tindak pidana lainnya, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dugaan pelanggaran oleh seseorang tidak seharusnya dijadikan alasan untuk memberikan stigma kepada wartawan lain yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
“Jika ada wartawan yang diduga melanggar hukum, silakan diproses sesuai ketentuan. Tetapi jangan menggeneralisasi dan memberikan label wartawan bodrex kepada seluruh insan pers.
Kami meminta Kasatreskrim menyampaikan permintaan maaf secara terbuka,” demikian sikap yang disampaikan salah satu perwakilan SPWB.
Polemik tersebut semakin mendapat perhatian karena berlangsung di tengah rencana aksi solidaritas yang akan digelar pada Selasa (24/11/2026) mendatang. Aksi tersebut berkaitan dengan penangkapan seorang wartawan berinisial Hirmawansyah dalam perkara dugaan pemerasan yang disebut berkaitan dengan kasus peredaran rokok ilegal merek Manchester.
SPWB menyatakan aksi damai itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar proses hukum terhadap Hirmawansyah dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Rencana aksi tersebut, menurut keterangan organisasi, telah disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada Kapolresta Barelang melalui Kasat Intelkam Polresta Barelang, tertanggal Batam, 18 November 2026.
Dalam tuntutannya, SPWB menyuarakan permintaan keadilan bagi Hirmawansyah, mendesak aparat menindaklanjuti dugaan keterlibatan pihak lain yang disebut dalam tuntutan mereka, termasuk sosok berinisial atau bernama Willy yang diminta untuk diperiksa terkait dugaan peredaran rokok ilegal, serta mendorong penyelidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Seluruh hal tersebut merupakan tuntutan dan dugaan yang harus dibuktikan melalui penyelidikan serta proses hukum, bukan dianggap sebagai kesimpulan bahwa pihak yang disebut telah melakukan tindak pidana.
Di sinilah aparat penegak hukum dituntut menunjukkan konsistensi. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak yang lebih mudah dijangkau, tetapi setiap informasi dan bukti mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain juga perlu ditelusuri secara objektif. Apabila memang terdapat bukti permulaan yang cukup, aparat berkewajiban menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan prosedur hukum.
Namun demikian, tuntutan solidaritas terhadap seorang wartawan juga tidak boleh dimaknai sebagai upaya meminta perlakuan istimewa. Wartawan tetap memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jika terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum harus berjalan. Sebaliknya, jika terdapat pihak lain yang diduga terlibat, penyelidikan juga harus dilakukan tanpa tebang pilih.
Hal yang perlu diluruskan dalam polemik ini adalah persoalan verifikasi perusahaan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak menyatakan bahwa wartawan yang bekerja pada perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers otomatis dapat dikategorikan sebagai wartawan bodrex.
Verifikasi perusahaan pers merupakan bagian dari mekanisme pendataan dan peningkatan profesionalisme perusahaan pers, bukan dasar untuk memberikan cap negatif secara massal kepada setiap orang yang menjalankan pekerjaan jurnalistik.
Pasal 1 angka 4 UU Pers menjelaskan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
Sementara itu, Pasal 9 mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers, dengan ketentuan perusahaan pers berbentuk badan hukum Indonesia. Artinya, penilaian terhadap profesionalitas wartawan dan kepatuhan perusahaan pers harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang relevan, bukan semata-mata melalui pelabelan.
Pasal 2 UU Pers juga menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Sementara Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara serta melarang penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran terhadap pers sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Ketentuan tersebut bukan berarti wartawan kebal hukum. Kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab, kode etik jurnalistik, dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Akan tetapi, aparat juga harus memahami bahwa kritik, pemberitaan, dan aktivitas jurnalistik yang sah tidak boleh dipandang sebagai gangguan hanya karena tidak sejalan dengan kepentingan pihak tertentu.
Dampak dari persoalan semacam ini tidak hanya dirasakan oleh wartawan di Batam. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan kebebasan pers juga dapat terpengaruh.
Masyarakat membutuhkan pers yang mampu mengawasi kebijakan, menyampaikan informasi, mengungkap persoalan pelayanan publik, serta memberikan ruang bagi suara warga. Ketika hubungan antara aparat dan pers dipenuhi saling curiga, masyarakat berisiko kehilangan salah satu saluran penting untuk memperoleh informasi yang akurat dan berimbang.
Karena itu, penggunaan istilah yang berpotensi merendahkan profesi tidak seharusnya menjadi bagian dari komunikasi pejabat publik, terlebih ketika disampaikan dalam forum resmi yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Kritik terhadap perilaku oknum wartawan semestinya diarahkan kepada tindakan dan bukti konkret, bukan digeneralisasi menjadi penilaian terhadap seluruh profesi.
SPWB menegaskan tetap akan melaksanakan aksi damai pada 24 November 2026 sesuai rencana yang telah diberitahukan. Organisasi tersebut meminta Kompol Agung Tri Poerbowo memberikan penjelasan mengenai pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka apabila istilah yang digunakan telah menimbulkan kesan merendahkan profesi wartawan.
Di sisi lain, Polresta Barelang perlu memberikan ruang klarifikasi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kesalahpahaman berkepanjangan. Penjelasan resmi mengenai konteks pernyataan, maksud yang ingin disampaikan, serta sikap institusi terhadap keberatan insan pers menjadi penting untuk menjaga hubungan kelembagaan yang sehat.
Hingga informasi ini disusun, belum terdapat klarifikasi resmi dari Kompol Agung Tri Poerbowo maupun Polresta Barelang mengenai tuntutan permintaan maaf terbuka sebagaimana disampaikan SPWB.
Oleh karena itu, penjelasan dari pihak kepolisian tetap perlu dimuat agar pemberitaan memenuhi prinsip keberimbangan.
Pada akhirnya, persoalan ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama. Wartawan harus bekerja berdasarkan fakta, kode etik, dan tanggung jawab profesional.
Aparat penegak hukum harus bertindak berdasarkan bukti, prosedur, serta menghormati kemerdekaan pers. Tidak boleh ada pihak yang menggunakan profesi sebagai tameng untuk menghindari hukum, tetapi tidak boleh pula ada profesi yang direndahkan hanya karena dugaan perbuatan satu atau beberapa orang.
Batam tidak membutuhkan pertentangan berkepanjangan antara wartawan dan kepolisian. Yang dibutuhkan masyarakat adalah penegakan hukum yang transparan, pers yang bertanggung jawab, serta aparat yang terbuka terhadap kritik.
Sebab, ketika hukum berjalan tanpa tebang pilih dan kebebasan pers dihormati, kepentingan masyarakatlah yang seharusnya menjadi pemenang.
Perlu diketahui, Rujukan regulasi yang mendukung pemberitaan:
Pasal 2 dan Pasal 4: Kemerdekaan pers berasaskan demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Pasal 7 ayat (2): Wartawan wajib memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 8: Wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.
Pasal 9 ayat (2): Perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Siaran Pers Dewan Pers Nomor 07/SP/DP/II/2023: Pendataan perusahaan pers tidak sama dengan pendaftaran. Perusahaan pers yang memenuhi ketentuan UU Pers dapat menjalankan kegiatan pers meskipun belum terdata di Dewan Pers. [ALBAB]



































