Aceh Utara — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akhirnya menyetor dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada Pemerintah Aceh. Kamis, 29 Januari 2026, dokumen itu diserahkan di Kantor Gubernur Aceh. Langkah ini menandai fase baru penanganan pascabanjir—sekaligus membuka babak ujian serius bagi pemerintah: apakah pemulihan akan benar-benar berjalan, atau kembali tersandera birokrasi.
Dokumen strategis tersebut diserahkan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Utara, Jamaluddin, S.Sos., M.Pd.
R3P diklaim sebagai peta jalan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, permukiman, serta pemulihan sosial-ekonomi pascabanjir besar 26 November 2025. Namun, pengalaman bencana sebelumnya menunjukkan satu hal: perencanaan kerap rapi di atas kertas, tapi compang-camping di lapangan.
Banjir akhir tahun lalu bukan peristiwa kecil. Ribuan warga terdampak, akses jalan terputus, fasilitas publik rusak, dan aktivitas ekonomi lumpuh berbulan-bulan. Hingga kini, sebagian warga masih bertahan dengan kondisi serba darurat. Penyerahan R3P, karena itu, datang dalam situasi di mana publik sudah kehabisan kesabaran menunggu kepastian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dokumen ini menjadi acuan koordinasi lintas pemerintahan,” ujar Jamaluddin.
Pernyataan normatif itu menyimpan tantangan besar: koordinasi selama ini justru menjadi titik lemah penanganan pascabencana—lamban, tumpang tindih, dan minim pengawasan.
Pemkab Aceh Utara berharap R3P dapat disinkronkan dengan program Pemerintah Aceh agar membuka kran anggaran dan dukungan teknis. Namun tanpa target waktu yang jelas, skema pendanaan terbuka, dan mekanisme pengawasan publik, R3P berisiko menjadi dokumen administratif yang berputar dari satu meja ke meja lain.
Penyerahan R3P ini seharusnya menjadi titik tekan, bukan titik akhir. Pemerintah Aceh kini memegang kendali untuk membuktikan apakah pemulihan pascabencana di Aceh Utara menjadi prioritas nyata atau sekadar formalitas tahunan dalam siklus bencana yang berulang.
Bagi warga terdampak, pemulihan bukan soal seremoni penyerahan dokumen. Yang mereka tunggu adalah rumah yang bisa ditempati, jalan yang bisa dilalui, dan ekonomi yang kembali berdenyut. Jika R3P kembali macet di birokrasi, maka yang gagal bukan hanya perencanaan—melainkan pemerintah. (SR)
