Lhokseumawe — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Lhokseumawe akan menggelar Konferensi ke II pada 3 Februari 2026. Agenda pemilihan ketua baru ini tak sekadar rutinitas organisasi, melainkan ujian serius bagi arah, integritas, dan masa depan profesi wartawan di daerah.
Ketua PWI Lhokseumawe, Sayuti Achmad, menyebut konferensi kali ini berlangsung di tengah situasi pers lokal yang kian kompleks: banjir informasi, longgarnya standar profesi, serta menjamurnya praktik jurnalistik tanpa kompetensi.
“Ini bukan sekadar memilih ketua. Ini soal menjaga PWI tetap menjadi benteng etika dan kualitas pers,” kata Sayuti.
Saat ini, PWI Lhokseumawe memiliki 38 anggota. Dari jumlah tersebut, enam orang dinyatakan memenuhi syarat administratif dan kompetensi untuk maju sebagai calon ketua. Mereka adalah Sugito Tasan, Sayuti Achmad, Fachrizal Salim, Haiqal Alfikri, Iskandar, dan Jamaluddin.
Lima kandidat telah mengantongi Sertifikasi Madya Dewan Pers, sementara satu kandidat memiliki Sertifikasi Utama—level tertinggi dalam standar kompetensi wartawan.
“Secara kualitas, stok pemimpin ada. Tinggal soal keberanian menjaga garis etik,” ujar Sayuti, pemegang Sertifikasi Utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sayuti menegaskan, PWI bukan organisasi elitis, bukan pula ruang kekuasaan yang diwariskan. Keberadaannya, kata dia, hanya bermakna jika mampu berdiri tegak sebagai penjaga independensi pers.
“Kalau PWI kehilangan fungsi etik, maka organisasi ini tak lebih dari papan nama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti fenomena menjamurnya wartawan baru yang bekerja tanpa pemahaman dasar jurnalistik. Kondisi ini, menurutnya, bukan sekadar masalah internal pers, tetapi telah memengaruhi kepercayaan publik dan relasi dengan pemerintah.
“Banyak yang masih perlu dibina. Tapi PWI juga harus tegas: tidak semua yang mengaku wartawan layak berlindung di bawah bendera PWI,” ujarnya.
Untuk menjaga standar profesi, PWI Lhokseumawe tercatat telah menggelar tiga kali Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Namun, Sayuti mengingatkan, sertifikasi tanpa integritas hanya akan melahirkan formalitas kosong.
Dalam relasinya dengan pemerintah, Sayuti menegaskan garis batas yang jelas. PWI, katanya, bukan alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga tidak berdiri sebagai oposisi serampangan.
“Kemitraan yang sehat itu kritis, objektif, dan berjarak. Bukan akomodatif,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Konferensi II PWI Lhokseumawe, Iskandar, ST, memastikan seluruh tahapan konferensi telah berjalan sesuai mekanisme organisasi. SK Panitia telah ditetapkan oleh PWI Provinsi Aceh, dan pendaftaran calon ketua resmi dibuka.
“Pendaftaran dibuka mulai 28 hingga 31 Januari 2026, pada jam kerja,” ujar Iskandar.
Ia berharap konferensi ini tidak sekadar melahirkan ketua baru, tetapi juga kepemimpinan yang berani menertibkan internal, memperkuat pembinaan, dan mengembalikan PWI sebagai rujukan utama profesionalisme wartawan di Lhokseumawe.
[Siwah Rimba]
