Banda Aceh – Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, mendesak penegak hukum mengusut aset daerah berupa perusahaan perkebunan sawit Pemkab Aceh Timur, PT Wajar Corpora, yang diduga dikelola secara tidak transparan, bahkan menurut laporan pihak keuangan daerah, perusahaan itu tidak menyetorkan pemasukan PAD ke kas daerah sejak tahun 2016.
” Kami sempat mendapatkan informasi bahwa perusahan itu tidak ada setoran sejak tahun 2016, artinya kemana dibawa hasilnya selama ini, dan siapa saja yang menikmatinya, ini tentunya sangat merugikan daerah,” kata Ronny, Minggu 21 Januari 2024.
Ronny juga mendesak seluruh aset Pemkab Aceh Timur segera dilakukan audit dan diusut agar dapat dilakukan pembenahan, sehingga menguntungkan bagi daerah dan masyarakat Aceh Timur kedepannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
” Kami akan terus mendesak agar seluruh aset – aset daerah ini bisa terus dibenahi sehingga bisa menguntungkan daerah dan bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat, bukan hanya segelintir orang kuat,” ketus aktivis HAM itu.
Dia meminta PJ Bupati Aceh Timur Ir. Mahyuddin Msi, yang berkolaborasi dengan penegak hukum segera melakukan pembenahan secara serius terhadap setiap aset pemkab agar terjadi perubahan secepatnya di daerah penghasil migas tersebut.
” Kami tahu ada sejumlah aset yang diduga sangat merugikan Aceh Timur, akibat dikelola secara tidak transparan, termasuk PDAM yang dilaporkan terus merugi, bahkan tanah atau lahan – lahan pemkab yang dikuasai perseoarangan tanpa kejelasan, ini jelas sangat merugikan daerah, kita akan mendesak ada tindakan segera oleh pemerintah dan penegak hukum untuk mengambil sikap tegas untuk membereskan itu semua,” ujar putera Idi Rayeuk itu.
Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu mengungkapkan dugaannya soal segelintir orang yang diduga menguasai sejumlah aset pemkab Aceh Timur demi keuntungan pribadi dan kelompok, termasuk diantaranya warga biasa dan pejabat tertentu.
” Kami tahu banyak aset dikuasai pribadi dan kelompok bahkan pejabat, termasuk dugaannya selama ini wakil rakyat ikut nikmati hasil dari kebun sawit pemda, kami akan terus suarakan ini agar dituntaskan kedepannya, dan kami akan terus suarakan desakan ini dalam aksi – aksi di masa mendatang, sampai birokrat dan penegak hukum bertindak,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
[Nugroho Pengabean]
