Subulussalam – Masyarakat di Kota Subulussalam dikejutkan dengan membengkaknya defisit anggaran daerah yang disebut mencapai Rp290 miliar dalam satu tahun terakhir masa kepemimpinan daerah.
Kondisi ini memicu suasana politik di lingkungan pemerintah kota (pemko) Subulussalam semakin memanas, bahkan berkembang menjadi gelombang desakan terbuka dari DPRK dan ribuan warga yang mempertanyakan kondisi keuangan daerah, Minggu (15/02/2026]
Sorotan tajam mengarah kepada pemerintahan Wali Kota Rasyid Bancin. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) setempat secara resmi menggulirkan hak interpelasi sebagai langkah politik konstitusional untuk meminta penjelasan kepala daerah terkait penyebab membengkaknya defisit tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPD LP Tipikor Nusantara Kota Subulussalam, Hasan Gurinci, menyebut kondisi ini sebagai persoalan serius yang tidak bisa dianggap sebagai kritik biasa.
“Defisit Kota Subulussalam mencapai Rp290 miliar. Kami menilai hampir setiap dinas terlihat tertekan, bahkan ada indikasi malas masuk kantor, terutama di Dinas Keuangan. Ini menjadi pertanda bahwa keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Hasan juga menilai pemeriksaan keuangan daerah belum berjalan maksimal. Ia menyebut peran BPK perlu diperkuat agar pengawasan lebih menyeluruh.
Bahkan, pihaknya mendorong agar KPK turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Pemko Subulussalam, demi menjaga pemerintahan daerah tetap bersih dari praktik korupsi.
Menurut Hasan Gurinci, langkah DPRK menggulirkan hak interpelasi merupakan tindakan yang tepat sebelum kondisi keuangan daerah semakin terpuruk dan berpotensi menjerat pemerintah kota dalam lilitan utang. Ia bahkan mengusulkan opsi penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah apabila situasi dinilai semakin memburuk.
Selain persoalan defisit, pihaknya juga meminta agar program kebun kelapa sawit seluas 5 hektare untuk dayah yang merupakan janji politik pemerintah daerah turut diperiksa.
Hal itu penting untuk memastikan bahwa dana daerah tidak digunakan untuk kepentingan politik.
Situasi ini membuat dinamika politik di Subulussalam semakin memanas, sementara publik menanti transparansi dan penjelasan resmi pemerintah daerah terkait kondisi defisit yang dinilai mengkhawatirkan tersebut. [ER. K]
