Aceh Tamiang — Lebih dari dua bulan setelah banjir besar menenggelamkan Kabupaten Aceh Tamiang pada 26 November 2025, pemulihan tak lebih dari jargon birokrasi.
Di Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, warga masih hidup di tenda darurat, sementara rumah-rumah mereka terkubur lumpur yang dibiarkan mengeras, setebal lebih dari satu meter.
Investigasi lapangan Aliansi Pers Kawal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabanjir Aceh, Minggu (1/2/2026), menemukan kenyataan pahit: pemukiman warga praktis tak tersentuh penanganan serius. Lumpur menutup lantai rumah, menyumbat jalan lingkungan, dan memutus akses dasar kehidupan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Daerah belum sepenuhnya hadir di titik paling mendesak—membersihkan, memperbaiki, dan memulihkan.
Alih-alih pengerahan alat berat dan tim pembersihan, warga justru diminta membersihkan rumah mereka sendiri. Sebuah permintaan yang nyaris absurd, mengingat lumpur telah mengeras seperti semen dan warga kehilangan sumber penghidupan akibat banjir dengan ketinggian air mencapai enam meter.
“Kami diminta membersihkan rumah sendiri, sementara untuk makan pun sulit. Usaha kami habis,” ujar Fatimah, warga Dusun Cendrawasih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau.
Keluhan serupa disampaikan Armia, warga Dusun Merak, mengaku selama lebih dari dua bulan hanya menerima bantuan beras dalam jumlah terbatas. Bantuan itu, kata dia, tak sebanding dengan kerusakan dan kehilangan yang mereka alami.
“Kami hanya ingin rumah kami diperbaiki di tempat semula. Bukan dipindahkan, bukan dijanjikan,” katanya.
Sejumlah warga lainnya, Hendri dan Abdul Muis, secara tegas menolak hunian sementara (huntara) yang dibangun jauh dari lingkungan asal mereka. Bagi warga, huntara bukan solusi, melainkan bentuk pengalihan masalah.
“Kami tidak butuh huntara. Kami butuh rumah kami dipulihkan,” ujar mereka.
Di Dusun Garuda dan Rajawali, kondisi tak kalah memprihatinkan. Lumpur di dalam rumah warga telah mengeras setinggi lebih dari satu meter.
Jalan lingkungan berubah menjadi kubangan mati. Tanpa pembersihan massal dan alat berat, pemukiman ini praktis dikunci dari aktivitas normal.
Ironisnya, bantuan yang relatif konsisten justru datang dari relawan. Dari pemerintah, warga menyebut bantuan sebatas beras dan mi instan—tidak terjadwal, tidak memadai, dan tanpa kejelasan lanjutan.
Datok Desa Kota Lintang, Fadil, mengakui keterbatasan tersebut. Ia menyebut warganya tak mungkin membersihkan rumah dan jalan lingkungan tanpa ekskavator dan dump truck.
“Kami butuh alat berat, bukan imbauan,” kata Fadil. Selain itu, kebutuhan air bersih mendesak karena banyak sumur warga rusak dan tertutup lumpur.
Menurut Fadil, jika jalan dan rumah dapat segera dibersihkan, warga yang rumahnya tidak rusak parah bisa kembali tinggal dan memulai kembali aktivitas ekonomi. Tanpa langkah itu, pemulihan hanya akan berhenti sebagai laporan administratif.
Menjelang bulan suci Ramadan, kondisi warga kian terjepit. Persediaan pangan menipis, penghasilan nihil, dan ketidakpastian terus berlangsung.
Hingga berita ini diturunkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang belum memberikan penjelasan resmi mengenai progres rehabilitasi, distribusi bantuan, maupun rencana pengerahan alat berat ke wilayah terdampak. Diamnya pemerintah menambah panjang daftar korban—bukan hanya banjir, tetapi juga pembiaran. [SR]
