SIDOARJO – Dunia pers Surabaya gempar! Sejumlah jurnalis yang hendak meliput mediasi penting di Pendopo Kabupaten Sidoarjo pada Selasa, 17 Juni 2025, justru menjadi korban arogansi dan kekerasan oleh sekelompok pria yang mengaku pengamanan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana. Insiden ini tak hanya mencoreng citra pejabat publik, tetapi juga mengancam kebebasan pers yang dijamin undang-undang.
Bak preman bayaran, para pria berbadan tegap itu secara membabi buta menghalangi dan melarang awak media masuk ke ruang mediasi. Ironisnya, mereka berdalih menjalankan perintah langsung dari Wakil Bupati Sidoarjo dan oknum aparatur pendopo. Tak cukup sampai di situ, suasana memanas kala jurnalis yang mencoba menjalankan tugasnya justru didorong, dipiting, bahkan ditantang duel satu lawan satu. Ini bukan lagi sekadar larangan, tapi intimidasi murni yang tak bisa ditolerir!
Pimpinan Redaksi Berita Cakrawala.co.id, Bayu Pangarso, ST, tak mampu menyembunyikan amarahnya.
“Saya mengecam keras tindakan kriminalisasi dan sikap arogansi yang diduga dilakukan oleh tim pengamanan Wakil Bupati Sidoarjo. Mereka secara jelas telah melakukan pengusiran terhadap awak media yang sedang menjalankan tugas peliputan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo,” tegas Bayu, tanpa tedeng aling-aling.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bayu juga mengungkap adanya aksi provokatif yang nyaris berujung baku hantam. Oknum pengamanan tak segan memiting, menarik, mendorong, dan membentak wartawan. Ini adalah potret buram ketika pejabat publik diduga menyewa ‘jasa pengamanan’ yang bertindak layaknya gerombolan.
Kini, pertanyaan besar muncul di benak publik: Pantaskah seorang pejabat sekelas Wakil Bupati Sidoarjo, yang seharusnya menjadi teladan penegakan hukum dan demokrasi, justru berada di balik aksi premanisme ini? Jika benar perintah itu datang dari Mimik Idayana, maka ini adalah tamparan keras bagi kebebasan pers dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi.
Tak terima diperlakukan bak penjahat, para jurnalis yang menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini tak tinggal diam. Mereka mendesak agar tindakan tegas segera diambil terhadap oknum pengawal Wakil Bupati Sidoarjo. Lebih dari itu, mereka menuntut Wakil Bupati Mimik Idayana untuk bertanggung jawab penuh atas insiden memalukan yang merusak citra Sidoarjo dan mencederai kebebasan pers.
Sebagai bentuk perlawanan, kasus arogansi oknum pengawalan Wakil Bupati Sidoarjo ini telah resmi dilaporkan ke Mapolda Jatim. Akankah keadilan ditegakkan, ataukah kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia? Kita tunggu saja. []
