Aceh Utara – Sebuah video berdurasi 4 menit 10 detik beredar luas di Media Sosial, memperlihatkan warga Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara, terlibat adu mulut dengan sejumlah perwakilan dari PT Satya Agung. Insiden itu terjadi pada Selasa (06/05/2025) Kemaren.
Dalam Video tersebut, terlihat beberapa warga memprotes keras aktivitas perusahaan yang mereka anggap telah menyerobot lahan milik masyarakat. Suasana memanas saat salah satu warga menuding pihak perusahaan tidak pernah menunjukkan dokumen resmi hak kepemilikan atas lahan yang sedang digarap.
Ketegangan antara warga, dengan pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Satya Agung, menyusul perselisihan mengenai status kepemilikan lahan yang diklaim oleh kedua belah pihak.
Insiden adu mulut antara puluhan warga dan perwakilan perusahaan terjadi di area yang menjadi sengketa.
Menurut informasi dari Video yang beredar, lahan tersebut yang saat ini di klaim oleh PT Satya Agung masuk kedalam HGU mereka. Tetapi menurut masyarakat dalam vidio dimaksud, lahan tersebut tidak pernah digarap oleh PT Satya Agung sebelumnya.
Sehingga, tanah tersebut dimanfaatkan secara turun-temurun oleh masyarakat sejak puluhan tahun lalu.
Namun, pihak perusahaan tiba – tiba mengklaim bahwa mereka memiliki hak legal atas tanah tersebut berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).
“Kami sudah berkali-kali meminta bukti legalitas mereka, tapi sampai sekarang tidak pernah ditunjukkan. Ini tanah adat, bukan sembarang bisa diambil begitu saja,” ujar salah satu warga yang terekam dalam video itu.
Perdebatan memuncak ketika perwakilan PT Satya Agung datang ke lokasi dengan maksud melakukan pemasangan patok batas ukuran area untuk perluasan kebun sawit. Kehadiran mereka ditentang keras oleh warga yang merasa belum ada penyelesaian hukum atas status lahan tersebut.
Persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan bukanlah hal baru di wilayah Aceh Utara.
Banyak kasus serupa masih menunggu kejelasan hukum, sementara masyarakat merasa hak mereka terpinggirkan oleh kekuatan modal dan lemahnya pengawasan agraria.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi resmi baik dari Perusahaan maupun dari masyarakat. [MUHADAR]
