Banda Aceh – Aceh Resourse & Development (ARD) menggelar diskusi publik yang bertema “Siapa Sosok Gubernur Aceh ke Depan?”. Kegiatan itu berlangsung di Moorden Kafe Pango, Kota Banda Aceh, Kamis 25 April 2024.
Diskusi itu menghadirkan empat narasumber utama yakni Redaktur Media Cetak Serambi Indonesia Yocerizal, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Ar-Raniry Reza Idria, akademisi USK Aryos Nivada, dan akademisi Unimal Teuku Kemal Fasya.
Aryos mengatakan, Aceh harus memiliki pemimpin yang extra ordinary. Sebab, Aceh memiliki masalah yang cukup komplek, terutama soal stunting, kemiskinan, dan iklim investasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hal tersebut tidak mudah diselesaikan jika pemimpinya bukan orang extra ordinary. Aceh harus punya sikap, partai politik punya tanggung jawab untuk melahirkan tokoh-tokoh calon gubernur Aceh,” ujar Aryos.
Aryos menyebut, calon pemimpin Aceh wajib mampu mengayomi lintas kepentingan di Tanah Rencong. Menurutnya, selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga sumber daya alam Aceh tidak teroptimalkan dan menjadi pekerjaan rumah bagi gubernur ke depan.
“Sosok Mualem memang teratas secara elektabilitas tertinggi. Fakta 2017 juga tertinggi namun Mualem kalah dalam Pilkada. Artinya elektabilitas belum tentu menjadi pemenang Pilkada,” jelasnya.
Ia menyampaikan, bahwa siapapun yang dapat meyakinkan pemerintah pusat terhadap elit penguasa, maka akan dapat mengimbangi kondisi Pilkada Aceh nantinya.
“Kita harap proses Pilkada berjalan dengan baik. Aceh harus sadar untuk memilih pemimpin Aceh yang dapat membawa perubahan yang baik,” ujarnya.
Disisi lain, akademisi Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya, berpandangan bahwa Pilkada 2024 tidak bisa dilepaskan dari dampak Pilpres dan Pileg yang lalu.
“Bagi saya ini bukan anomali, tapi ini bagus. Bahwa kali ini hasil Pilpres di Aceh berbeda dengan nasional dan ini baik bagi kita daerah post conflict. Ini menandakan kita tidak menyetujui perusakan demokrasi dan politik dinasti,” jelasnya.
Menurutnya, tokoh Aceh yang bisa maju tanpa koalisi adalah Muzakir Manaf alias Mualem. Namun demikian, Mualem jangan terlalu percaya diri karena belum tentu akan meraih suara terbanyak.
“Jika percaya diri tanpa koalisi, maka Mualem tak akan memenangkan Pilkada Aceh. Tapi yang harus dibangun sekarang adalah koalisi untuk memperkuat endorser,” ucap Kemal.
Kemal menuturkan, tiga partai peraih suara terbanyak pada Pileg di Aceh bisa mengusung calon gubernur, seperti Partai NasDem, Golkar, dan PKB.
Kemal mengatakan, perlu diberi ruang bagi ketua partai yang mampu menjaga intensitas suara, seperti Taufiqulhadi, Irmawan dan Nurlif.
“Mereka harus maju jadi gubernur Aceh. Pertanyaan bagi mereka-mereka bagaimana memperkuat internal, survey dan melakukan koalisi,” katanya.
Akademisi UIN Ar-Raniry, Reza Idria mengatakan, bahwa Aceh kehilangan momentum. Dimana tokoh sejarah banyak yang hilang dari circle politik elit di Aceh. Salah satunya semakin apatisnya masyarakat jadi penyebabnya.
“Pemilu legislatif kemarin tidak ada dari masyarakat mengikuti trend yang baru, namun sebaliknya misal Partai Aceh yang dikira semakin menurun namun tahun 2024 malah naik trend-nya,” ungkap Reza.
Ia menuturkan, bahwa politisi saat ini tidak ada yang berani mengajukan jadi cagub, kebanyakan malah ambil posisi wakilnya sosok Mualem. Sebab, melihat animo masyarakat yang merujuk hanya sosok satu orang saja.
“Dari nama-nama yang muncul saat ini penting masyarakat untuk melihat track record dan melihat permasalahan Aceh secara kontekstual,” jelasnya.
Ia menilai, kondisi Aceh saat ini hampir sama seperti kondisi Indonesia secara umum. Dimana orang bisa berkomunikasi baik dengan pemerintah pusat dan itulah kriteria pemimpin Aceh.
“Pemimpin yang dapat melihat Aceh merupakan bagian dari Indonesia dan siap membangun Indonesia ke depan,” tuturnya.
Reza menambahkan, bahwa hanya orang Aceh yang tahu kondisi Aceh, maka diperlukan kerjasama untuk memajukan Aceh.
“Saya berharap jika ada cagub laki-laki maka dia mempertimbangkan calon wakil dari perempuan. Jika ada cagub perempuan maka dipilihlah calon dari laki-laki,” ucapnya.
Sementara itu, Redaktur Media Cetak Serambi Indonesia Yocerizal, mengatakan dari perspektif jurnalistik pihaknya membuat kebijakan khusus untuk pemberitaan Pilkada.
Menurutnya, Serambi Indonesia hanya memuat calon kepala daerah yang hanya diundang dan dideklarasikan oleh partai dan berdasarkan sumber yang kredibel.
“Hal ini dilakukan karena di momentum Pilkada, banyak orang ingin tampil dan ingin populer, dan kita menghindari Serambi dijadikan ajang pansos, pencitraan diri. Maka kita menghindar dengan membuat kebijakan-kebijakan ini,” ujar Yocerizal.
Ia menyampaikan, Serambi Indonesia juga melakukan serangkaian proses seleksi terhadap nama-nama calon kepala daerah yang masuk ke meja redaksi
“Pemimpin Aceh kedepan tidak perlu pintar, tapi harus bijak. Persoalan Aceh saat ini adalah perlunya stabilitas politik. Keributan eksekutif dan legislatif membuat APBA molor dan merosot,” pungkasnya. (Red)
