BIMA, oposisinews86.com, (12 November 2026),– Perjuangan panjang Uswatun Hasanah, perempuan yang akrab disapa Badai NTB, dalam menyuarakan pemberantasan narkotika akhirnya mendapatkan titik terang. Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap dirinya dalam perkara pidana Nomor 177/Pid.B/2026/PN Rbi, Rabu (11/11/2026).
Putusan yang dibacakan sekitar pukul 15.00 WITA tersebut menjadi perhatian publik. Pasalnya, Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, tetapi terdapat dasar peniadaan pidana sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
Dalam amar putusan, Majelis Hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak Uswatun Hasanah dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Barang bukti berupa telepon genggam dan akun Facebook @Badai NTB turut dikembalikan kepada terdakwa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Putusan setebal 111 halaman itu dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., bersama dua hakim anggota, Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.
BADAI NTB: PERJUANGAN SAYA BUKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
Usai putusan dibacakan, Uswatun Hasanah alias Badai NTB menyampaikan bahwa putusan tersebut menjadi momentum penting bagi perjuangan masyarakat yang selama ini berani menyuarakan bahaya narkotika.
Badai menegaskan bahwa aktivitas yang selama ini dilakukannya bukan untuk mencari keuntungan pribadi ataupun menyerang kepentingan seseorang, melainkan berangkat dari keresahan terhadap ancaman peredaran narkoba yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda.
“Saya tidak pernah berniat mencari keuntungan pribadi dari perjuangan ini. Apa yang saya lakukan selama ini adalah bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan generasi penerus bangsa. Saya hanya ingin narkoba diberantas dan siapa pun yang mengetahui dugaan peredarannya berani melaporkan kepada aparat penegak hukum,”Ujar Badai saat di wawancarai Awak Media, (12/11/2026).
Ia juga berharap putusan tersebut menjadi pelajaran bahwa masyarakat, termasuk perempuan dan para aktivis, memiliki hak untuk menyampaikan kritik serta melakukan kontrol sosial terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan umum.
Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak boleh hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan agar jaringan peredaran narkoba dapat diungkap dan generasi muda terlindungi.
13 ADVOKAT BERANI APRESIASI MAJELIS HAKIM
Sementara itu, 13 orang Tim Advokat Koalisi Bersama Rakyat Lawan Narkoba (BERANI) menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima atas pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.
Tim kuasa hukum menilai majelis hakim telah melihat perkara secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi unsur perbuatan yang didakwakan, tetapi juga memperhatikan tujuan, latar belakang, serta kepentingan umum dari aktivitas Badai NTB.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengakui bahwa aktivitas Badai NTB, mulai dari menempuh jalur formal, mempublikasikan persoalan melalui media sosial, berdiskusi langsung dengan masyarakat, hingga menulis buku mengenai gerakan pemberantasan narkoba, merupakan bagian dari aktivitas menyampaikan pendapat dan kritik yang dilindungi konstitusi serta undang-undang.
“Putusan ini memperlihatkan bahwa persoalan hukum tidak boleh dilihat hanya dari terpenuhi atau tidaknya unsur suatu perbuatan. Ada aspek kepentingan umum yang juga harus dipertimbangkan. Dalam perkara Badai NTB, majelis hakim telah mempertimbangkan alasan pembenar demi kepentingan umum sebagaimana Pasal 433 ayat (3) KUHP,” demikian substansi pernyataan Tim Advokat BERANI.
HAKIM SOROTI TUJUAN AKTIVIS BADAI NTB
Tim Advokat menjelaskan, salah satu poin penting dalam pertimbangan majelis hakim adalah fakta bahwa antara Badai NTB dengan pelapor, Hilda Komala Dewi, anggota DPRD Kabupaten Bima, sebelumnya tidak saling mengenal dan tidak memiliki persoalan pribadi.
Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa aktivitas terdakwa tidak dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan bertujuan mengedukasi masyarakat dan mengimbau agar masyarakat melaporkan dugaan peredaran narkotika kepada aparat berwenang.
Meskipun majelis hakim sependapat dengan analisis Penuntut Umum mengenai terpenuhinya unsur perbuatan sebagaimana Pasal 433 ayat (2) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terdapat dasar peniadaan pidana yang menjadi alasan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
Bagi Tim Advokat BERANI, inilah substansi penting yang harus dipahami masyarakat: terbuktinya suatu perbuatan tidak selalu berarti seseorang harus dijatuhi pidana apabila terdapat alasan peniadaan pidana yang diakui undang-undang.
JAKSA DIMINTA BERPIKIR ULANG SEBELUM AJUKAN BANDING
Tim Advokat BERANI juga menyoroti kemungkinan Penuntut Umum menempuh upaya hukum banding terhadap putusan lepas tersebut.
Mereka berharap Kejaksaan Negeri Bima mempertimbangkan secara matang untuk tidak mengajukan banding, dengan melihat substansi pertimbangan hakim serta tujuan aktivitas Badai NTB yang dinilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
“Kami berharap Kejaksaan tidak melihat Badai NTB semata-mata sebagai terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik. Lihat juga konteks perjuangannya. Ketika masyarakat ikut membantu mengawasi persoalan narkotika, seharusnya partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama memberantas kejahatan luar biasa,” tegas Tim Advokat BERANI dalam substansi pernyataannya, kepada Awak media, (12/11).
Mereka juga menyinggung konsistensi Kejaksaan Negeri Bima dalam menuntut berat para pelaku tindak pidana narkotika, termasuk perkara yang melibatkan oknum anggota kepolisian hingga tuntutan pidana penjara seumur hidup.
Menurut mereka, upaya penegakan hukum terhadap pelaku narkotika harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang turut menyuarakan pemberantasan narkoba.
KAPOLRI DAN KAPOLDA NTB DIMINTA HENTIKAN PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Tak hanya kepada Kejaksaan, Tim Advokat BERANI juga menyampaikan permintaan kepada Kapolri dan Kapolda NTB agar memberikan perhatian terhadap sejumlah proses hukum lain yang masih membayangi Badai NTB.
Secara khusus, mereka meminta agar penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang diajukan oleh tiga pejabat kepolisian di NTB berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) dihentikan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat unsur tindak pidana.
Tim Advokat menilai proses hukum tersebut perlu dilihat secara objektif dan tidak boleh menjadi sarana untuk membatasi hak konstitusional seseorang dalam menyampaikan kritik serta melakukan kontrol sosial.
Mereka berpandangan bahwa perjuangan melawan narkotika membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat sipil yang berani menyampaikan keresahan dan informasi mengenai dugaan peredaran narkoba.
PUTUSAN BADAI NTB JADI CATATAN BAGI PERJUANGAN ANTINARKOBA
Perkara Badai NTB kini menjadi perhatian karena menyentuh persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana hukum menempatkan kebebasan berekspresi, kritik, kontrol sosial, dan kepentingan umum dalam kehidupan demokrasi.
Bagi Badai NTB dan Tim Advokat BERANI, perjuangan pemberantasan narkotika bukan sekadar persoalan individu, melainkan tanggung jawab bersama untuk melindungi masyarakat dan masa depan generasi muda.
Mereka berharap putusan tersebut menjadi pengingat bahwa suara masyarakat yang menyampaikan kritik demi kepentingan umum harus mendapatkan ruang dan perlindungan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebab perang melawan narkoba tidak cukup hanya dengan penangkapan dan penuntutan. Keberanian masyarakat untuk ikut mengawasi juga menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. (*)
