Pidie – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pidie menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan organisasi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, Badan Eksekutif Mahasiswa dan media massa di kabupaten pidie bertempat di salah satu hotel di kota Sigli.
Kegiatan yang berlangsung selama 1 hari Selasa, (27/8/2024) dibuka secara resmi oleh Bawaslu kabupaten pidie Indra Abidin.SH.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sedangkan nara sumber, Mantan Komisioner KIP kabupaten pidie periode 2013-2018 Heri Saputra,SH, selanjutnya Narasumber Mantan Komisioner Panwaslih Pidie periode 2018-2023 Mukhtar.S.E .
Ketua Sosialisasi kegiatan partisipatif dan juga selaku komisioner pada banwaslu kabupaten pidie Indra Abidin.SH mengatakan, kekuatan masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, Badan Eksekutif Mahasiswa dan media massa sangat besar pengaruh nya dalam ikut serta di pengawasan pemilu, apalagi pihaknya dalam pengawasan lebih kepada pencegahan, namun bukan berarti tidak menjalankan tugas sebagai pengawas, yakni menindak pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.
Indra Abidin.SH berharap sosialisasi ini dalam rangka memperkuat kelembagaan Bawaslu dalam pengawasan partisipatif dalam pengawasan pemilu. Apalagi dengan keterbatasan jumlah petugas sehingga melibatkan elemen masyarakat sipil,” ujarnya.
Mukhtar Alfalah selaku pemateri pada acara sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi lembaga masyarakat sipil dalam penyampaian nya mengatakan
pihaknya sangat mengharapkan keterlibatan tiga unsur tersebut sebagai pengawas partisipatif pada Pilkada tahun 2024, Berdasarkan landasan hukum pengawasan pemilu partisipatif.
Selanjutnya Mukhtar berharap
Pengawasan pemilu yang partisipatif melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengawasi seluruh proses pemilihan umum, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Hal ini sangat penting untuk menjamin integritas, transparansi, dan akuntabilitas proses pemilu.
Mantan Komisioner KIP kabupaten pidie periode 2013-2018 Heri Saputra,SH dipercaya sebagai pemateri pada kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif
dalam penyampaian nya mengatakan, sesuai tugas pihaknya dalam penanganan administrasi diawali dengan mengawasi, pencegahan dan penindakan.
Bahkan jika terjadi dugaan pelanggaran, pidana masuk ke Gakumdu bersama kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan jika etik ditangani oleh DKPP melalui dorongan pihaknya dan pelanggaran peraturan serta perundang-undangan lainya dikembalikan ke instansi terkait ucapnya. (Nanda Suparli)
