New York |Oposisi News 86 — Pemandangan tidak biasa terjadi di ruang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada 26 September 2025. Sejumlah delegasi negara meninggalkan ruang sidang ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak menyampaikan pidatonya dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-80.
Peristiwa itu bukan sekadar perpindahan orang dari kursi sidang. Aksi walk out tersebut menjadi gambaran terbuka mengenai tajamnya perbedaan sikap internasional terhadap perang di Gaza dan kebijakan pemerintah Israel. PBB sendiri mencatat bahwa Netanyahu mendapat sambutan yang bercampur, sementara sejumlah delegasi meninggalkan ruang sidang ketika ia naik ke podium.
Netanyahu tetap menyampaikan pidatonya di hadapan delegasi yang bertahan. Dalam pidatonya, ia mempertahankan posisi Israel mengenai perang melawan Hamas dan menyatakan Israel harus menyelesaikan operasi militernya di Gaza. Ia juga menyoroti serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 serta ancaman yang menurut pemerintah Israel datang dari Iran dan kelompok-kelompok bersenjata di kawasan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya isi pidato, melainkan pemandangan kursi-kursi delegasi yang ditinggalkan.
Sejumlah laporan menyebut puluhan delegasi dari berbagai negara keluar ketika Netanyahu mulai berbicara. Beberapa delegasi negara Arab dan Muslim serta sejumlah negara Afrika dan Eropa dilaporkan turut meninggalkan ruang sidang. Amerika Serikat tetap berada di dalam ruangan, sementara sebagian negara lain hadir dengan pejabat diplomatik tingkat lebih rendah.
Di sinilah persoalan diplomatik itu menjadi lebih besar daripada sekadar aksi walk out.
Majelis Umum PBB dibentuk bukan sebagai panggung untuk saling mempertontonkan kekuatan, melainkan sebagai forum negara-negara untuk membicarakan persoalan dunia, termasuk perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan penyelesaian konflik secara damai.
Piagam PBB menegaskan tujuan organisasi tersebut antara lain menjaga perdamaian dan keamanan internasional, menghormati prinsip kesetaraan serta hak menentukan nasib sendiri, dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Karena itu, ketika kursi-kursi delegasi kosong justru pada saat seorang kepala pemerintahan menyampaikan pidato, pesan politik yang muncul sulit dipisahkan dari konteks perang Gaza. Walk out memang merupakan tindakan politik dan diplomatik masing-masing negara, bukan keputusan resmi Majelis Umum PBB.
Tetapi secara visual, peristiwa tersebut memperlihatkan betapa dalamnya perpecahan internasional mengenai konflik Israel-Palestina.
Yang lebih penting adalah pertanyaan di balik peristiwa tersebut: sampai kapan perang dan penderitaan warga sipil hanya diperdebatkan di ruang diplomasi, sementara dampaknya terus dirasakan masyarakat di lapangan?
Perang Gaza telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang menjadi perhatian internasional. Dalam proses perkara Afrika Selatan melawan Israel, Mahkamah Internasional (ICJ) pada Januari 2024 mengeluarkan langkah-langkah sementara yang mengikat terkait kewajiban Israel berdasarkan Konvensi Genosida, termasuk mengambil langkah untuk mencegah tindakan yang masuk dalam cakupan Pasal II Konvensi tersebut. ICJ juga memerintahkan langkah terkait bantuan kemanusiaan dan kebutuhan dasar masyarakat Palestina di Gaza.
Perlu ditegaskan, langkah sementara ICJ tersebut bukan putusan akhir yang menyatakan telah terjadi genosida. Proses hukum mengenai pokok perkara berbeda dari penetapan langkah sementara. Pembedaan ini penting agar pemberitaan tidak berubah menjadi vonis sepihak sebelum proses hukum selesai.
Tetapi fakta hukumnya juga tidak boleh dikecilkan. Ada kewajiban internasional yang telah ditegaskan melalui perintah sementara ICJ dan terdapat persoalan serius mengenai perlindungan penduduk sipil serta akses bantuan kemanusiaan. ICJ kemudian kembali menegaskan langkah-langkah sementara tersebut dan memerintahkan upaya untuk memastikan bantuan dasar dan kemanusiaan dapat diberikan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza.
Di tengah situasi tersebut, pernyataan Netanyahu di PBB mengenai kelanjutan operasi militer Israel mendapat reaksi keras dari sejumlah delegasi. Pemerintah Israel sendiri mempertahankan argumen bahwa operasi militernya merupakan respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan bertujuan membebaskan para sandera serta menghadapi ancaman keamanan.
Di sisi lain, penderitaan penduduk sipil Gaza menjadi alasan utama tekanan internasional terhadap Israel. Dua persoalan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan secara sederhana. Serangan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan, baik dilakukan oleh Hamas maupun oleh pihak lain. Pada saat yang sama, hak suatu negara untuk mempertahankan diri tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi hukum humaniter internasional.
Di sinilah kritik paling keras layak diarahkan: jangan sampai diplomasi berhenti pada tepuk tangan, walk out, pernyataan prihatin, atau kecaman yang berulang-ulang tanpa menghasilkan perlindungan nyata bagi warga sipil.
Masyarakat dunia tidak membutuhkan lebih banyak gambar kursi kosong. Mereka membutuhkan gencatan senjata yang efektif, bantuan kemanusiaan yang dapat masuk tanpa hambatan, perlindungan warga sipil dan proses politik yang mampu membawa konflik menuju penyelesaian yang berkelanjutan.
Indonesia sendiri berada pada posisi yang berbeda dari sekadar penonton. Beberapa hari sebelum Netanyahu berpidato, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian Palestina dan Israel. Pemerintah Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap penghentian perang serta penyelesaian persoalan Palestina melalui jalur diplomasi.
Menteri Luar Negeri Sugiono pada forum terkait Gaza di sela Sidang Majelis Umum PBB juga menekankan bahwa gencatan senjata merupakan prasyarat bagi proses berikutnya dan bahwa masa depan Gaza harus berada di tangan rakyat Palestina. Indonesia menyatakan kesiapan berkontribusi dalam upaya perdamaian di bawah naungan PBB dengan mandat yang jelas, termasuk perlindungan warga sipil dan akses kemanusiaan.
Sikap tersebut memiliki konsekuensi bagi Indonesia. Konflik di Timur Tengah bukan persoalan yang berhenti di Gaza.
Ketegangan kawasan dapat mempengaruhi jalur perdagangan, harga energi, keamanan pelayaran dan kondisi ekonomi global. Gangguan terhadap jalur perdagangan dan energi pada akhirnya dapat berimbas kepada negara yang jauh dari medan perang, termasuk Indonesia.
Bagi masyarakat Indonesia, dampaknya bisa terasa melalui harga barang, biaya transportasi, harga energi dan ketidakpastian ekonomi. Indonesia adalah negara yang terhubung dengan rantai perdagangan global. Konflik yang meluas di kawasan strategis Timur Tengah berpotensi meningkatkan biaya logistik dan menciptakan tekanan terhadap perekonomian, terutama apabila gangguan keamanan meluas ke jalur pelayaran penting.
Karena itu, tragedi Gaza tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai konflik yang jauh secara geografis.
Ada kepentingan kemanusiaan, kepentingan hukum internasional dan kepentingan ekonomi Indonesia yang saling berkelindan.
Piagam PBB sendiri menempatkan penyelesaian perselisihan internasional melalui cara-cara damai sebagai salah satu prinsip organisasi tersebut. Negara-negara anggota juga berkewajiban menjalankan kewajiban yang mereka terima berdasarkan Piagam dengan itikad baik.
Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut juga sejalan dengan amanat konstitusi. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Indonesia juga secara konsisten menyatakan dukungan terhadap penyelesaian konflik melalui solusi dua negara.
Maka, pemandangan delegasi yang meninggalkan ruang sidang PBB seharusnya tidak berhenti sebagai video viral.
Ia merupakan cermin bahwa dunia sedang menghadapi jurang perbedaan yang semakin lebar mengenai cara menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Namun walk out sendiri bukan penyelesaian. Pidato juga bukan penyelesaian. Kecaman juga bukan penyelesaian jika tidak diikuti tindakan diplomatik dan kemanusiaan yang nyata.
Pertanyaan terbesarnya justru sederhana: setelah semua pidato selesai dan kamera berhenti merekam, siapa yang memastikan warga sipil tetap hidup, bantuan sampai, hukum internasional dihormati dan perang benar-benar berakhir?
Di titik itulah kredibilitas lembaga internasional diuji.
Sebab bagi masyarakat yang berada ribuan kilometer dari New York maupun Gaza, diplomasi bukan sekadar pertunjukan di ruang sidang. Dampaknya dapat merembet menjadi harga pangan, biaya energi, keamanan perdagangan dan masa depan generasi berikutnya.
Kursi kosong di ruang sidang PBB mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Tetapi persoalan yang melatarbelakanginya jauh lebih panjang: perang, sandera, korban sipil, bantuan kemanusiaan, hukum internasional dan masa depan Palestina serta Israel.
Dan selama persoalan itu belum menemukan jalan keluar yang nyata, dunia tidak cukup hanya berbicara tentang perdamaian. Dunia perlu memastikan bahwa perdamaian benar-benar menjadi tujuan yang dikerjakan. []
