ACEH UTARA — Banjir bandang yang menerjang Aceh Utara pada 26 November lalu meninggalkan jejak kerusakan serius di sektor pendidikan. Sedikitnya 670 sekolah dari berbagai jenjang dilaporkan rusak, terendam lumpur, dan belum sepenuhnya bisa difungsikan. Bencana hidrometeorologi itu memporak-porandakan ruang kelas, halaman sekolah, hingga sarana penunjang belajar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, H. Jamaluddin, S.Sos., M.Pd., mengungkapkan kondisi tersebut saat meninjau SD Negeri 6 Tanah Jambo Aye di Desa Samakurok, Kamis, 1 Januari 2026. Sekolah SDN 6, merupakan sekolah inti di wilayah tersebut dan menjadi salah satu yang terdampak cukup parah.
“Ruang kelas Alhamdulillah sudah dibersihkan oleh dewan guru dan tenaga kependidikan. Tapi halaman depan masih tertutup lumpur tebal. Itu tidak mungkin dikerjakan secara manual,” kata Jamaluddin.
Ia menegaskan, pembersihan lanjutan membutuhkan alat berat, bukan sekadar tenaga sukarela. Karena itu, pihaknya meminta dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, BPBD Aceh, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat pemulihan sekolah-sekolah terdampak.
“Kami berharap ada bantuan alat berat agar lumpur bisa segera disingkirkan,” ujarnya.
Meski kondisi belum sepenuhnya pulih, Dinas Pendidikan Aceh Utara menargetkan proses belajar mengajar kembali dimulai pada 5 Januari 2026, sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dari total 670 sekolah terdampak, progres pembersihan baru mencapai sekitar 40 persen. Itupun masih terbatas di ruang kelas dan belum menyentuh halaman serta fasilitas penunjang lainnya.
Sebagai solusi sementara, Dinas Pendidikan Aceh Utara telah mengusulkan 99 unit tenda belajar ke pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar darurat. Namun hingga kini, baru enam tenda yang diterima dan dipasang di sejumlah sekolah terdampak.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengajukan permohonan 73.123 paket perlengkapan sekolah (school kits). Dari jumlah tersebut, 900 paket telah dikirim dan disalurkan kepada siswa.
Dalam proses pembersihan, dinas pendidikan turut melibatkan relawan sesuai arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Relawan ini dikerahkan untuk membersihkan fasilitas pendidikan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lain yang terdampak banjir.
“Wilayah Aceh Utara sangat luas, dari Sawang hingga Langkahan.
Dengan keterbatasan personel dan alat, progres pembersihan memang belum maksimal. Tapi kami terus berupaya agar hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi,” kata Jamaluddin. [Siwah Rimba]





































