Sumbawa Besar|NTB, (15 Mei 2025),— Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) akan menggelar aksi solidaritas perdananya di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, pada Kamis (15/5). Aksi ini menjadi titik awal gerakan desakan kepada pemerintah pusat agar segera membuka moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya Provinsi Pulau Sumbawa.
Aksi yang berlangsung damai ini merupakan bagian dari rangkaian perjuangan KP4S untuk mempercepat realisasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, sebuah cita-cita lama masyarakat di wilayah ini yang dinilai telah memenuhi berbagai aspek kelayakan administratif, geografis, maupun sosial budaya.
“Kami memulai dari Poto Tano sebagai simbol gerbang Pulau Sumbawa, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu kejelasan. Kami mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran dan memberikan kepastian terhadap DOB Provinsi Pulau Sumbawa,” tegas Muhammad Taufan salah satu orator panglima KP4S, jum’at (9/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Muhammad taufan menegaskan bahwa aksi ini bukanlah yang terakhir. Mereka berkomitmen untuk terus bergerak dan bersuara hingga ada kepastian sikap dari pemerintah pusat. Bahkan, KP4S membuka kemungkinan akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak ditanggapi dengan serius.
“Jika dalam waktu dekat belum ada tanggapan yang konkret, kami tidak segan untuk melakukan blokade atau penutupan akses ke seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa,” ancam Taufan dalam pernyataan resminya.
Aksi ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan pengguna pelabuhan, mengingat Poto Tano merupakan jalur vital penghubung antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. KP4S berharap suara mereka akan menjadi alarm penting bagi pemerintah agar segera merespons aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang telah bergulir sejak lama. (Red)
