Pontianak – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan pentingnya memperkuat daerah perbatasan. Penguatan tersebut tidak hanya dilakukan dengan mendorong pembangunan di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), melainkan juga di daerah perbatasan.
“Kita perlu memperkuat selain perbatasannya, pos lintas batasnya, juga membangun di daerah-daerah perbatasan tersebut agar masyarakatnya selain lebih sejahtera, ada pemerataan keadilan pembangunan,” ujar Mendagri di hadapan awak media usai membuka Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak, Selasa (27/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bila masyarakat di kawasan perbatasan lebih sejahtera, maka secara tidak langsung akan memperkuat rasa nasionalisme. Hal ini dapat menjadi modal besar untuk mengatasi berbagai gangguan eksternal di wilayah perbatasan.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, upaya memperkuat daerah perbatasan tidak hanya sebagai langkah mendorong pemerataan pembangunan. Namun hal ini juga akan memacu pembangunan di lintas sektor, baik di perkotaan, perdesaan, maupun perbatasan.
“Dan sekaligus juga untuk sekali lagi memperkuat sistem pertahanan kita melalui peningkatan kesejahteraan rakyat di perbatasan,” imbuhnya.
Berkaitan dengan rencana jangka menengah Gerbangdutas tahun 2025-2029, Mendagri menjelaskan BNPP akan menginventarisasi daftar masalah di kawasan perbatasan. BNPP juga akan menggali informasi mengenai kebutuhan di tiap daerah perbatasan, baik meliputi infrastruktur, alat transportasi, pasar, dan sebagainya yang diperlukan daerah.
Dengan begitu, pemerintah pusat bakal memilah persoalan yang dirasa penting untuk disesuaikan dengan prioritas nasional. Di samping itu, anggaran kebutuhan program tersebut akan diajukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Nah di situ juga kita berharap dari APBD provinsi, kabupaten juga memberikan kontribusi, berapa pun juga sesuai kemampuan masing-masing. Dan setelah itu kita melakukan evaluasi paling tidak 3 bulan sekali setiap tahun untuk melihat progres tiap-tiap target pekerjaan itu,” tandasnya.sumber ( Puspen Kemendagri )
