Jakarta, oposisinews86.com, (Senin 23 Februari 2026),– Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sonjaya, angkat suara terkait kabar di media sosial soal keuntungan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut, hitung-hitungan yang beredar tak sesuai kondisi bisnis di lapangan.
“Mitra mendapatkan ‘untung bersih’ Rp 1,8 miliar per tahun, adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi,” tegas Sony, Minggu (22/2/2026), di Jakarta.
Sony meluruskan, angka Rp 1,8 miliar sering disalahartikan sebagai laba bersih. Padahal angka tersebut berkaitan dengan tahapan pengembalian modal mitra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rp 1,8 m itu bukan margin atau keuntungan, Rp 1,8 m itu tahap pertama dan kedua proses pengembalian investasi mitra karena di situ ada lahan, bangunan, peralatan yang peralatan bukan seperti di rumah,” ucapnya.
Menurut dia, dapur SPPG dalam program MBG wajib memenuhi standar teknis tinggi. Peralatan tak bisa disamakan dengan dapur rumahan. Semua harus sesuai spesifikasi ketat, demi menjaga kualitas dan keamanan pangan.
“Kompor harus high pressure, bukan gas yang disambung selang, bukan air yang dibuang ke parit, tapi harus ada IPAL, penyaring lemak, dan lain-lain. Jadi insentif itulah yang diberikan pemerintah sebagai penghormatan pemerintah,” jelasnya.
Untuk dapat memperoleh insentif tersebut, lanjut Sony, mitra wajib membangun SPPG sesuai Petunjuj Teknis (Juknis) 401.1 Tahun 2026. Standar teknis dalam aturan itu cukup detail dan ketat. Estimasi modal awal dari dana pribadi berkisar Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar, menyesuaikan harga lahan dan lokasi. Dana tersebut masuk kategori belanja modal atau capital expenditure (CapEx).
Tak hanya soal angka keuntungan, isu afiliasi politik juga ikut mencuat. Sony menegaskan, proses verifikasi mitra tak menyinggung latar belakang partai maupun kelompok usaha tertentu.
Ia menjelaskan verifikasi dilakukan tim berjumlah 120 orang. Pimpinan BGN tak terlibat langsung dalam proses tersebut.
“Yang diverifikasi nama yayasannya, pimpinannya siapa, NPWP ada atau tidak, NIB ada atau tidak. Kami tak melihat latar belakang partainya apa, ini usahanya apa, jadi hanya itu kemudian dicek lokasinya. Lokasi betul atau tidak, dekat kandang ternak atau tidak, daerah bahaya atau tidak,” bebernya.
“Jadi tak ada relasi di sini, kelompok pengusaha besar, partai politik. Yang 120 orang ini nggak tahu, dan mereka yang verifikasi bukan kami, bukan pimpinan yang verifikasi tapi verifikator,” lanjut Sony.
Selain tim verifikator, survei lapangan juga melibatkan sekitar 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang tersebar di berbagai daerah. Tim ini fokus meninjau spesifikasi dan kondisi fisik dapur MBG.
“Tidak kemudian ditanya ini punya partai apa, punya siapa, pengusaha siapa, nggak. Kami nggak melihat itu,” tutupnya. (Red)
