Sumbawa Besar, oposisinews86.com, (1 Desember 2025),– Krisis air bersih kembali memicu gelombang kemarahan warga Kabupaten Sumbawa. Senin malam, tepat pukul 21.00 WITA (1/12/2025), puluhan warga Perumahan BTN Green Hill, Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, mendatangi kantor PDAM Perum DAM Batu Lanteh. Aksi spontan itu meledak setelah empat hari berturut-turut air PDAM tak mengalir, bahkan sebagian warga mengaku sudah sebulan tak mendapatkan setetes pun air.
Air bersih—kebutuhan dasar manusia—lagi-lagi menjadi “barang mahal” di sejumlah kawasan Sumbawa. PDAM yang seharusnya menjadi penopang fasilitas vital masyarakat, justru kembali memantik amarah karena pelayanan yang dinilai semakin amburadul.
Abron Ishak, A.Md., anggota DPRD Sumbawa dari Partai Gelora yang juga merupakan warga BTN Green Hill, turun langsung memimpin aksi malam itu. Dengan suara tegas di depan kantor PDAM, ia menyampaikan puncak kekesalan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tadi kami bersama warga melakukan aksi demo karena persoalan air PDAM ini sudah sangat krusial. Alasannya selalu banjir, banjir, dan banjir. Kami sudah 4 hari bahkan menuju 5 hari tanpa air. Setiap musim hujan, selalu begini. Ini alasan klasik!” tegasnya.
Ia menuding PDAM tak pernah serius menyediakan solusi. Setiap kali ada pengumuman banjir dari intake Semongkat, dampaknya selalu dialihkan ke pelanggan tertentu—dan BTN Green Hill menjadi korban tetap setiap tahun.
“Jadwal kami sore. Begitu giliran kami dapat air, selalu saja alasannya banjir. Dialihkan pagi, tapi itu pun cuma hidup 4–5 jam. Sementara BTN lain dekat RS provinsi dapat air lancar. Kami ini seperti dianaktirikan!” sorotnya keras.
Abron bahkan menyebut pelayanan PDAM terkesan “masa bodoh” dan tidak adil terhadap pelanggan yang sama-sama membayar kewajiban.
“Bayar PDAM telat sehari didenda 10 ribu. Tapi air jarang mengalir! Ada apa ini? Dirut PDAM harus buka mata. Kami tidak mau tahu, air harus tetap mengalir di Green Hill!”
Ia juga mengkritik pembiaran pemerintah terhadap pembukaan BTN baru yang langsung disuplai air dengan lancar, sementara wilayah lama seperti Green Hill justru kekurangan.
“BTN baru dibuka, langsung lancar airnya. Kami yang sudah lama justru dikorbankan. Jangan korbankan yang lama demi yang baru!”
Abron menegaskan, jika PDAM tidak segera mencari solusi konkret, pihaknya akan menggerakkan aksi lanjutan dan membawa persoalan ini ke DPRD untuk hearing resmi, bahkan memanggil Dirut PDAM secara langsung.
Nada serupa datang dari Ketua RT 14 BTN Green Hill, Adrisal. Ia bahkan mengungkapkan fakta lebih pahit.
“Kami sudah muak. Air mati 4 hari berturut-turut. Dialihkan pagi? Tetap saja tidak mengalir maksimal. Yang lebih parah lagi, warga Blok R belakang itu satu bulan tidak dapat air!” ungkapnya lantang.
Ia menyebut PDAM sering berbohong soal alasan banjir. “Katanya banjir, tapi warga kami melihat langsung ke Semongkat, tidak ada banjir! Ini kan sudah pembohongan dan pembodohan publik. Kami dipermainkan!”
Adrisal juga menyoroti buruknya respons birokrasi PDAM yang dinilai sering lempar tanggung jawab.
“Nomor petugas PDAM di HP saya sudah satu buku. Tapi tidak ada yang merespons. Saling lempar. Kemana lagi kami harus mengadu?”
Ia menegaskan bahwa PDAM harus menyediakan alternatif, seperti suplai air tangki, jika memang ada gangguan.
“Paling tidak kirimlah air tangki saat ada masalah. Jangan hanya ngasih alasan banjir. Kami pelanggan, kami bayar!”Tekanannya semakin meninggi.
“Kalau PDAM tidak tanggap, kami akan bersurat ke DPR. Jika hearing nanti tidak ada solusi, kami siap turun melakukan aksi besar-besaran dan siap menyegel kantor PDAM. Kami tidak main-main!,”
Ironisnya, setelah kabar aksi warga menyebar, PDAM mendadak menghubungi ketua RT 14 dan menginformasikan bahwa air akan dihidupkan malam itu.
Hal ini justru memperkuat dugaan warga bahwa PDAM hanya bergerak jika ditekan.
Aksi warga BTN Green Hill malam ini menambah panjang daftar keluhan masyarakat terhadap krisis air bersih di Sumbawa. Alasan teknis yang berulang, pelayanan yang tidak merata, dan minimnya solusi nyata menjadi puncak kekesalan masyarakat.
Warga menegaskan, jika PDAM tidak segera melakukan pembenahan menyeluruh, protes yang lebih besar akan kembali digelar—dan mereka siap menempuh jalur resmi hingga ke DPRD.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi PDAM Batu Lanteh: air adalah hak dasar, bukan fasilitas istimewa. Masyarakat bayar kewajiban, maka PDAM wajib memenuhi hak pelanggan. (Fa)
