Sumbawa Besar, oposisinews86.com (Rabu, 17 Desember 2025), – Gelombang perjuangan menuju lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menggelegar. Mengawali kegiatan Kali ini, Koalisi Aliansi Pejuang Provinsi Pulau Sumbawa (Aliansi PPS) menggelar konsolidasi bertajuk “Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Upaya Persatuan Rakyat Menuju Provinsi Pulau Sumbawa” yang berlangsung di Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Selasa malam (16/12/2025) sekitar pukul 20.30 WITA.
Kegiatan yang di hadiri warga Desa Batu Bangka itu menjadi panggung perlawanan rakyat. Acara dibuka oleh Koordinator Umum Bidang Organisasi PPS-KS, Jahudin Denis, dan disambut hangat oleh Kepala Desa Batu Bangka, H. Abdul Wahab, bersama tokoh masyarakat dan warga yang hadir dengan antusias tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutan yang membakar semangat, Kades Batu Bangka, Abdul Wahab, secara terbuka menyatakan sikap mendukung penuh percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Ia bahkan menyinggung sikap tegas para kepala desa se-Kabupaten Sumbawa yang sebelumnya menolak keras aktivitas tambang emas di wilayah Lantung.
“Dari 157 kepala desa di Kabupaten Sumbawa, kami menyatakan menolak. Karena yang menikmati kekayaan bumi kita ini hanya segelintir orang, bahkan didominasi kepentingan WNA. Rakyat hanya jadi penonton,” tegasnya lantang.
Ia menegaskan, perjuangan pemekaran bukan sekadar wacana politik, melainkan ikhtiar panjang untuk merebut kedaulatan ekonomi dan keadilan pembangunan. Abdul Wahab mencontohkan perjuangan Desa Batu Bangka yang dahulu harus berjuang mati-matian untuk mekar, hingga akhirnya berdiri mandiri dan merasakan hasilnya.
“Perjuangan itu tidak pernah sia-sia. Begitu pula dengan perjuangan Aliansi PPS. Kalau kita bersungguh-sungguh, Provinsi Pulau Sumbawa pasti terwujud. Jangan biarkan kekayaan alam kita terus dinikmati orang lain. Sudah waktunya kita berdiri sendiri demi anak dan cucu kita,” serunya disambut tepuk tangan warga.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPS-KS, Berian Parado, dalam pemaparannya menegaskan bahwa Pulau Sumbawa adalah negeri kaya yang selama ini diperlakukan tidak adil. Menurutnya, hampir seluruh kewenangan strategis—pertambangan, kehutanan, kelautan—berada di level provinsi, sementara Pulau Sumbawa hanya menerima “sisa-sisa”.
“Kekayaan mineral itu sifatnya habis. Kalau terus dikeruk tanpa kendali, kita hanya mewariskan lubang kepada generasi mendatang. Padahal kita dijuluki Negeri Intan Bulaeng Samawa,” ujarnya tajam.
Berian juga mengkritik ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ia menilai, selama ini Pulau Sumbawa selalu kalah langkah secara administratif dan kebijakan, karena kewenangan berada di Lombok.
“Kita punya laut, hutan, pertanian, peternakan, tambang—semua ada. Tapi saat berurusan dengan regulasi, kita selalu dipandang sebelah mata. Ini soal harga diri dan masa depan,” tegasnya.
Ia menambahkan, secara administratif, syarat pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sejatinya sudah “clear”. Dukungan kepala daerah dan pimpinan DPRD dari lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa telah ada.
“Kalau Papua bisa jadi Provinsi, kenapa Pulau Sumbawa tidak? Kuncinya satu: persatuan rakyat. Karena suara rakyat adalah suara tertinggi,” pungkasnya penuh semangat.
Pernyataan senada namun lebih keras disampaikan oleh Wakil Ketua PPS-KS, Rudini. Ia menegaskan bahwa perjuangan Provinsi Pulau Sumbawa bukan agenda elite, melainkan ledakan akumulasi kekecewaan rakyat yang selama puluhan tahun merasa dianaktirikan.
“Pulau Sumbawa ini bukan miskin, tapi dimiskinkan oleh sistem. Kekayaan kita diangkut keluar, keputusan dibuat di tempat lain, sementara rakyat Sumbawa hanya kebagian debu dan janji. Ini bukan lagi soal kesabaran, ini soal keberanian melawan ketidakadilan,” sentaknya tajam.
Rudini memperingatkan, jika aspirasi rakyat Pulau Sumbawa terus diabaikan oleh pemerintah pusat, maka gelombang perlawanan akan semakin membesar dan tak terbendung.
“Jangan salahkan rakyat kalau nanti bergerak lebih masif. Kami di PPS-KS berdiri di garda terdepan untuk memastikan suara rakyat Sumbawa tidak lagi dipermainkan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PPS-KS, Halim Perdana Kusuma yang akrab disapa Rindu Permata, melontarkan pernyataan yang lebih lugas dan menohok. Ia menyebut perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai harga mati yang tidak bisa lagi ditawar.
“Provinsi Pulau Sumbawa ini bukan hadiah dari siapa pun. Ini hak rakyat yang dirampas terlalu lama. Kalau negara adil, maka Pulau Sumbawa sudah lama berdiri sendiri. Jangan terus uji kesabaran rakyat,” katanya lantang.
Rindu Permata menegaskan bahwa PPS-KS tidak akan berhenti pada forum-forum konsolidasi semata. Ia memastikan gerakan akan terus membesar, terstruktur, dan terorganisir hingga ke akar rumput, bahkan siap mengetuk pintu Jakarta dengan tekanan politik rakyat.
“Kami tidak akan mundur selangkah pun. Selama Provinsi Pulau Sumbawa belum lahir, perjuangan ini tidak akan padam. Ini bukan ambisi kelompok, ini mandat sejarah,” pungkasnya penuh penekanan.
Dengan pernyataan-pernyataan keras tersebut, konsolidasi di Desa Batu Bangka bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan deklarasi perlawanan terbuka terhadap ketimpangan dan ketidakadilan struktural yang selama ini membelenggu Pulau Sumbawa. Bara perjuangan itu kini menyala—dan siap menjalar ke seluruh penjuru tanah Samawa.
Acara ditutup dengan doa bersama, namun gaung perjuangan yang lahir dari Desa Batu Bangka malam itu diyakini menjadi bara api perlawanan baru—menyatukan tekad rakyat Pulau Sumbawa untuk lepas dari ketertinggalan dan merebut masa depan yang berdaulat. (Af)
